Beranda Berita Utama Presiden Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga Negara

Presiden Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga Negara

126
0
BERBAGI

Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex

JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) pada Senin (20/7/2020).

“Semakin ramping organisasi, cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Kalaupun bisa dikembalikan ke Menteri, Kementerian, ke Dirjen, ke Direktorat, kenapa kita harus pake Badan – Badan, Komisi – Komisi itu lagi,” jelas Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/7/2020) pekan lalu.

Terkait dengan hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan terdiri dari tiga bagian. Di antaranya Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Dalam Perpres tersebut, Komite Kebijakan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan didampingi oleh enam wakil, yakni : Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Kebijakan. Sementara itu Satgas Penanganan Covid-19 tetap diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Lalu untuk Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Dalam Perpres tersebut tidak hanya mengatur terkait dengan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 saja, tapi juga ada beberapa Lembaga yang dibubarkan, yang antara lain :

  1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif.
  2. Badan koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan.
  3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025.
  4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
  5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
  6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
  7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019.
  8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
  9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
  10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri.
  11. Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organitation.
  12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
  13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
  14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan.
  15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.
  16. Tim Nasional Percepatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
  17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun.
  18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here