Beranda Pariwisata Bantuan Dana Hibah Pariwisata Hotel dan Restoran, Begini Kata Kadin Disporapar Kota...

Bantuan Dana Hibah Pariwisata Hotel dan Restoran, Begini Kata Kadin Disporapar Kota Malang

114
0
BERBAGI
Kepala Dinas Disporapar Kota Malang Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH. M.Si, Saat di konfirmasi ( 1/4/2021)

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Karim.

MALANG, JATIM – Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberi bantuan dana hibah kepada pelaku Pariwisata Hotel dan Restoran yang terpuruk finansialnya akibat dampak Pandemi Covid – 19.

Kebijakan Pemerintah Pusat dari Kemenparekraf tersebut kemudian pelaksanaan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota/Kabupaten.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH, M.Si, saat dimintai keterangan terkait bantuan dana Hibah Pariwisata yang dialokasikan pada Hotel dan Restoran di Kota Malang, menjelaskan bahwa
“tahapan realisasinya sudah selesai pada Desember 2020 dan terakhir laporan kami ke pusat 10 Pebruari 2021 dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan BPKP,” ungkapnya, Kamis (1/4/2021) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dikatakan Kepala Dinas Disporapar bahwa Total anggaran yang dikucurkan, sebesar 40 Milyar tapi terserap untuk Hotel dan Restoran hanya sebesar 36 persen atau 11 Milyar, dan ada dana operasional sebesar 3 Milyar. Jadi totalnya hanya 14 Milyar terserap.

“Kami mendapat tranfer itu dua kali. Yang pertama 20 milyar, diserap untuk Hotel dan Resto totalnya 11 M. Sisa yang tidak diserap di kembalikan. Dan yang ke dua sisa 20 milyar itu masih ada di Kas Pusat RKUN (Rekening Kas Umum Negara),” tegas Ida.

“NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) pak Wali Kota dengan Kementerian itu pada 10 Nopember 2020, sehingga kita melaksanakannya mulai pada saat itu atau sisa waktu tersebut Pelaksanaanya 3 bulan. Itu terhitung dari Perencanaan Kementerian,” jelasnya.

Dikonfirmasi terkait jumlah Hotel dan Restoran Kota Malang yang menerima Dana Bantuan Hibah, dijelaskannya, Ketetapan Walikota atau sesuai SK Wali Kota sebanyak 139 Hotel dan Resto namun pada saat dilakukan verifikasi ulang yang kedua pada tanggal 23 Desember 2020, itu ada 20 orang yang mengundurkan diri, sehingga kami buatkan surat pernyataan bahwa mereka pengunduran diri oleh karena itu, realisasinya diterimakan hanya ada 119 penerima itu sesuai SK Walikota,” kata Ida, pada awak Media di kantor Disporapar (1/4).

Disinggung seperti apa dan bagaimana bentuk pengawasan pada kegiatan hibah, “Ida menegaskan bahwa Pengawasan itu tugas dari APIP (Aparat Pengawas Internal Daerah).

Pelaksanaan kegiatam Hibah ini adalah pekerjaan secara sinergi, bukan hanya dari Dinas Pariwisata. Kata Ida bahwa yang menentukan besaran kecil dan jumlah yang di terimakan ke Hotel dan Resto, ada Dinas Bapenda, ada BPKAD, Disporapar dan di situ perhitungannya berdasarkan rumus, dalam juknis, kemudian di revew atau dinilai aleh APIP dan diawasi langsung oleh Sekda. Jadi bukan kami sendiri yang bekerja. Secara adminitrasi dalam waktu sekian itu kami sudah menyiapkan itu semua, termasuk stakholder yang ada,” ungkap Ida.

Selain itu, menurutnya, di Kota Malang patokannya cukup besar, karena Kontribusi pembayaran pajak ke pusat cukup besar, sekitar 15 persen PHPR (Pajak Hotel dan Pajak Restoran). Ada yang masuk dalam 10 Kawasan Destinasi Prioritas. Ada yang masuk dalam destinasi branding. Ada yang masuk dalam 100 Kalender of Event dan ada yang masuk dalam kawasan Propinsi,” imbuhnya.

Ketika awak media bermaksud meminta data jumlah nominal penerima dana hibah tiap Hotel dan Restoran untuk Kota Malang, sesuai SK Walikota, Ida menjelaskan bahwa data yang berkaitan dengan jumlah Hotel dan Resto berikut nominal dari jumlah penerima Hibah, Ida belum atau tidak bisa menunjukan itu.

“Maaf bukannya saya tidak mau memberikan data itu, tapi saya harus izin dulu ke Sekda, karna ini Dokumen Negara,” kata Ida.

“Kami menjalankan semua ini, sudah sesuai mekanisme dan prosedur,” jelas Ida.

“Saat ini semua berkas masih di Inspektorat, masih dalam pemeriksaan BPKP. Belum rampung. Nanti sampai April baru selesai,” imbuhnya.

“Silahkan buat surat permohonan resmi ke Sekda saja, karena Hibah itu sinergitasnya ada ketuanya, pak Sekda. Untuk itu rekan rekan di persilahkan mengajukan permohonan resmi saja, nanti ada disposisi,” ujarnya.

Selain itu Kadisporapar, juga menjelaskan secara detail, terkait alokasi dana operasional yang di terima Pemkot Malang 30 persen itu peruntukannya sudah sesuai dengan juknis. Alokasi dana tersebut biaya operasional digunakan Pemerintah Daerah untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19 disektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yaitu untuk penerapan CHSE, juga kegiatan Table Top Meeting, Bisnis Meching dan masih banyak yang lain,” tandasnya.

Lanjut Ida bahwa Penerima Hibah itu semua di haruskan membuat laporan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan misalnya membayar gaji karyawan, membayar tagihan rekening listrik dan lain – lain. Dan itu harus di pertanggung jawabkan. Karena ada fakta Intergritas dan ada surat penyataan pertanggu jawaban mutlak. Kemudian diserahkan ke Disporapar, ke BKAD dan Inspektorat, itu yang dimonet oleh APIP,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here