Beranda Suara Buruh May Day, Serikat Pekerja Jogja Gelar Aksi Simpatik dan Sosialisasi Prokes di...

May Day, Serikat Pekerja Jogja Gelar Aksi Simpatik dan Sosialisasi Prokes di Malioboro. Ini Tuntutannya

79
0
BERBAGI

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Toni/Tim.

YOGYAKARTA – Puluhan pekerja yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (1/5/2021).

Aliansi pekerja yang juga menjadi bagian dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY-Jawa Tengah (Jateng) itu, bertepatan dengan peringatan May Day tahun 2021 ini bersepakat untuk menyerukan 5 tuntutan mereka.

Pertama, agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, memberikan hak dasar buruh, memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja, dan penghapusan sistem outsourcing.

Kedua, mendesak THR dibayarkan tepat waktu dan tanpa dicicil. Ketiga, pemerintah segera menanggulangi pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi. Keempat, usut korupsi bantuan sosial dan fokus atasi penularan virus. Dan Kelima, terbitkan Perda Ketenagakerjaan DIY.

Para pekerja mulai bergerak sejak pukul 15.30 WIB dengan titik kumpul di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Ada dua agenda utama yang dilakukan. Aksi pertama para pekerja menggelar aksi simpatik membagikan takjil di sepanjang Jalan Malioboro. Dan, aksi kedua mereka menemui pimpinan DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasinya.

 

Waljid Budi Lestarianto Koordinator Umum Aksi Hari Buruh di Yogyakarta menyoroti kegagalan pemerintah dalam melindungi kaum pekerja dan rakyatnya sepanjang setahun lebih pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Waljid menyayangkan sikap pemerintah yang kurang serius di awal-awal pandemi, membuat krisis kesehatan terburuk dalam seratus tahun terakhir merembet ke segala sendi kehidupan. Pemerintah tidak memilik skala prioritas yang jelas. Bimbang, antara fokus menanggulangi pandemi atau menjaga ekonomi tetap tumbuh.

“Sikap meremehkan pemerintah itu pada akhirnya membuat Indonesia tidak mendapatkan keduanya, sistem kesehatan kolaps dan ekonomi tumbuh minus. Ujung-ujungnya pemerintah mengambil jalan pintas, menggencet buruh dan rakyat lainnya, dengan segala renik kebijakan yang merugikan,” katanya.

Waljid membeberkan ada sebelas kebijakan dan peraturan yang menyengsarakan kelas pekerja terbit sepanjang selama satu tahun pandemi Covid-19.

“Empat berupa surat edaran menteri, satu undang-undang, satu peraturan menteri, satu peraturan presiden, dan empat peraturan pemerintah,” katanya.

Waljid menyesalkan, sepanjang setahun ini pemotongan upah dengan dalih pandemi Covid-19 dilegitimasi lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Dalam aturan itu, tidak ada batasan maksimal pemotongan upah dan tidak ada tolak ukur yang jelas dan ketat mengenai syarat ketidakmampuan keuangan perusahaan. Akibatnya aturan itu sangat
merugikan kelas pekerja,” katanya.

Tahun ini, menjelang Idul Fitri 2021 Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang masih bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur ketidakmampuan keuangan perusahaan.

Masih ditambah, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengintervensi kewenangan Gubernur dan Bupati atau Walikota dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang meniadakan kenaikan upah minimum dengan dalih pandemi Covid-19.

Meski begitu, lima provinsi mengabaikan surat edaran itu dan tetap menaikan upah minimum provinsinya yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jateng, dan DIY.

Pekerja mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengusut tuntas kasus korupsi bantuan sosial selama pandemi ini.

Pekerja pun mendorong agar pemerintah terus memberi perlindungan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19 lewat bantuan sosial dan jaminan atas vaksinasi gratis.

Biaya pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa juga seharusnya digratiskan untuk mengurangi beban rakyat.

“Pemerintah juga harus menghentikan segala bentuk penggusuran dan perampasan tanah dengan dalih investasi terlebih kejadian itu berlangsung di masa sulit ini,” katanya.

Kegiatan berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Pengendalian dan Pencegahan Penularan dan Penyebaran Covid-19. Yakni Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan Menyemprotkan hand sanitizer, dan Mencegah kerumunan dengan Menjaga jarak dan Membatasi mobilitas dan interaksi (3M).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here