Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rif’at Achmad
LUBUKLINGGAU, SUMSEL – Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yakni melakukan pengawasan. Nah, terkait dengan hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau tergabung dalam Komisi II dan III menunjukan tajinya dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Awalnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, H. Taufik Siswanto memimpin rapat tersebut sempat geram kepada pihak PT Pertamina (Persero) yang diundang untuk menghadiri rapat terkait adanya keluhan masyarakat terkait kelangkaan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg dan BBM jenis Pertalite.
“Tadi sudah saya hubungi, katanya undangan baru diterima sore kemarin, namun tetap saya tegaskan, itu bukanlah suatu alasan , jika tidak mau hadiri, jangan salahkan Dewan jika nantinya ada aksi demo ke PT Pertamina,” ujarnya, seakan penuh kesal dihadapan undangan yang telah menunggu untuk mencarikan solusi masalah tersebut.
Namun, lanjutnya setelah diberikan ketegasan tersebut, mereka mau datang, kita tunggu saja katanya masih dalam perjalanan dari Musi Rawas Utara (Muratara).
Pantauan dalam rapat yang difasilitasi Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Lubuk Linggau, hadir dari pihak Pemerintah Lubuk Linggau, Kadisprindag, H. Surya Darma, Kadis PMTPSP, Hendra Gunawan, Sekretaris PU-PR, Ikhwan, Dinas Sosial, Ketua BPSK, Nurussulhi Nawawi, HMI, Ketua Gerakan Aktivis Silampari, Andi Lala, dan puluhan wartawan.
Setelah ditunggu-tunggu akhirnya SBM Pertamina, Ahad dan tim datang juga. Dalam rapat hingga jelang Magrib ini, berbagai pertanyaan dicerca dari berbebagai sudut mulai dari anggota Dewan, BPSK, Gerakan Aktivis Silampari seputaran adanya keluhan masyarakat tersebut.
Ternyata terungkap sebagaimana disampaikan SBM Pertamina, Ahad adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite di Kota Lubuk Linggau, antara lain adanya penambahan SPBU City mengurangi jatah SPBU Marga Mulya.
Nah, penjelasan ini tentunnya mengundang pertanyaan, sejogyanya pihak Pertamima harus memberikan penegasan kepada SPBU Induk kalau mau buka SPBU baru jangan mengambil jatah, melainkan harus nambah jatah (kouta/red) agar tidak terjadi kejolak ditengah-tengah masyarakat.
Kemudian masalah gas epiji 3 kg, menurut SBM, Ahad pendistibusian kepada masyarakat sudah melebihi kouta, tapi nyatanya masih terjadi rebutan masyarakat dan dengan harga mahal.
“Agar masalah ini dapat dicarikan solusinya, harus ada tim apapun nantinya namanya turun langsung kelapangangan, kami dewan siap mengawal, kalu hanya rapat-rapat saja tidak ada solusinya, kedepan saya tidak akan hadir,” tegas Hendi Budiono salah seorang anggota Dewan Bumi Sebiduk Semare itu.
