Laporan wartawan sorotnews.co.id : Lukmansyah.
LUTIM, SULSEL – Pengadaan buku di sekolah SD dan SMP di Luwu-Timur (Lutim) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi sorotan public, karena kualitas buku yang di nilai buruk, tintah gambar dan tulisan luntur melekat di tangan saat di rabah serta kualiatas kertas yang tipis. Selain itu, pengadaan buku yang diperkirakan menelan anggaran Dana Bos 2021 dan 2022 sekitar 8 miliar yang di kelolah oleh CV. Lontara pusaka tersebut terdapat kejanggaan dimana dalam proses pengadaan nya terksesan memaksakan kepala sekolah untuk membeli buku yang harganya bervariasi mulai 18.000 per buku.
“Terkait belanja buku itu terus terang sekolah merasa terpaksa, karena di haruskan oleh oknum tertentu. Ironisnya, buku yang dipaksakan harus di beli itu hanya berupa LKS, bukan buku yang dibutuhkan. Tapi anggarannya terlihat jauh melebihi harga buku paket yang diadakan sekolah selama ini. Selain itu, LKS yang menelan anggaran milyaran itu dibagikan sesuai jumlah siswa. Padahal masih ada buku tema yang bisa digunakan. Dan yang lebih ironisnya lagi, LKS itu hanya satu semester tapi harganya jauh melebihi buku dua semester,” kata ungkap sumber yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan, Rabu (9/3/2022).
“Saya masih ingat dalam rapat K3S 29 Mei 2021. Salah satu hasil rapat yakni sekolah dihimbau tidak membeli buku dari penerbit lain, karena ada pembuatan buku paket khusus Luwu-Timur. Itu bukti bahwa terkait pengadaan buku ini bukan Kepala Sekolah yang bermohon,” ungkapnya lagi.
Sementara itu Kepala Sekolah SDN 258 Sinongko yang juga merupakan Ketua K3S Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu-Timur Hasmiaty Abby, S.Pd., M.Pd, mengatakan jika buku tersebut sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh sekolah. Hanya saja kualitas buku memang perlu diperbaiki.
“Buku tersebut adalah buku refrensi dan memang sesuai anjuran pak Menteri Pendidikan. Ada yang namanya merdeka belajar. Diwajibkan siswa memiliki satu buku satu siswa. Kalaupun ada yang perlu diperbaiki hanya kualitas bukunya saja yang kurang bagus,” ungkapnya.
Salah satu Kepala Sekolah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu-Timur mengaku terpaksa memakai dana pribadi sebagai dana talangan untuk membayar pengadaan buku tersebut disekolahnya pada tahun 2021. Lalu ia juga mengatakan jika kualitas buku memang perlu dibenahi. Anehnya, soal nota pesanan buku sudah terisi dan bukan pihak sekolah yang mengisi nota pesanan tersebut.
“Kami ambil bukunya tahun 2021 dibayar pakai uang Kepala Sekolah dulu. Saya bayar memang tahun lalu karena sudah di telfon K3S untuk bayar dulu. Nanti katanya diganti pakai dana BOS 2022. Sebelumnya memang ada penyampaian di rapat K3S, jangan pesan buku di tempat lain, karena ada buku dari Luwu-Timur sendiri. Kalau nota pesanan itu terisi memang mi kami ambil melalui K3S dan kalau kualitas bukunya memang masih perlu diperbaiki,” ungkap Kepsek yang enggan namanya dipublikasikan, Kamis (31/3/2022).
Kepala Dinas Pendidikan Luwu-Timur Drs. Labesse saat di konfirmasi beberapa waktu lalu di ruang kerjanya mengatakan jika pengadaan buku anggaran milyaran tersebut bukan kewenangan Dinas melainkan kewenangan sekolah masing – masing.
“Pengadaan buku ini bukan kewenangan Dinas, tapi kewenangan sekolah sepenuhnya. Jadi saya tidak tahu mau jawab apa. Karena saya memang tidak tahu. Apalagi soal nota pesanan,” ujar La Besse.
Diketahui, pengadaan buku tersebut kini di lidik Unit Tipikor Polres Luwu Timur dan telah menjadwalkan untuk meminta keterangan dari rekanan. Namun pihak penyidik hingga saat ini Luwu Timur belum membeberkan pihak mana saja yang telah di periksa.
