Laporan wartawan sorotnews.co.id : Irpan Sofyan.
JAKARTA – Massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR), menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR di Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (19/03/2024) siang.
Dari selebaran aksi yang tersebar di media sosial, gerakan tersebut dipimpin mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sirajuddin Syamsudin alias Din Syamsuddin, Din Syamsuddin menggugat hasil Pemilu yang curang dan serta mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.
Sebelumnya, Din Syamsuddin mengonfirmasi aksi demo di depan Gedung DPR/MPR pada hari ini Selasa, 19 Maret 2024, mengatasnamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR, kelompok Din Syamsuddin akan menggelar aksi mulai pukul 14.00.WIB, sampai selesai.
“Ya, itu saya penggeraknya,” ujar Din Syamsuddin.
Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir, Menurut Din Syamsuddin, “massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif, Tapi banyak yang ingin hadir,” ucap Din Syamsuddin.
Aksi demo tersebut merupakan aksi lanjutan dari berbagai aksi yang telah dilakukan selama ini, baik di DPR maupun KPU. Aksi itu digelar untuk menolak pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024 yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif.
Dalam orasinya, Din Syamsuddin menyebutkan bahwa pemimpin di Indonesia telah merampas hak rakyat dengan intimidasi serta diiming-imingkan bantuan sosial.
Din Syamsudin juga menjelaskan bahwa pembagian bansos itu telah melanggar konstitusi.
“Bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat dan kejahatan terhadap kedaulatan rakyat,” kata Din Syamsuddin diatas panggung orasi.
Lanjut, Ia mengatakan kedaulatan rakyat itu telah dirusak oleh Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Din Syamsuddin meminta anggota DPR RI untuk segera menggunakan hak angket saat pimpin demo tolak kecurangan Pemilu 2024.
“Kita menggugat pemilu curang, kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera menggunakan hak angket, agar semua kontroversi bisa dibuka, saya tidak habis pikir kalau ada partai politik yang tidak mau menggunakan hak angket, itu dapat dianggap mereka ingin menutup-nutupi kecurangan,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, Din Syamsuddin juga meminta agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan.
“Kemudian, Saudara-saudaraku, karena sumber masalah, sumber pemasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden, maka presiden tersebut layak untuk dimakzulkan,” tegasnya.
