Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Minardi.
MUNA, SULTRA – Hj. Wa Ode Sitti Nurlaila, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan reses di Desa Wawesa Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu 26/5/2024).
Reses tersebut turut dihadiri oleh Kepala Desa Wawesa bersama Sekretaris Desa beserta seluruh perangkat nya, tim PKK Desa Wawesa dan ratusan masyarakat Desa Wawesa.
Sambutan Sekertaris Desa Wawesa L.M. Munagul, A.Md.Kep beliau menyampaikan beberapa terkait aspirasi masyarakat Desa wawesa salah satunya yaitu terkait aspal, Air bersih juga Kantor desa membutuhkan rehab Munagul turut menyampaikan rasa terimakasih kepada kepala Puskesmas Wawesa telah memberikan Pelayanan kesehatan sangat baik.
Munagul juga turut menyampaikan bahwa salah satu jalan rusak di Desa Wawesa yaitu jalan pisang bahwa tahun 2024 ini akan dilakukan pengaspalan melalui dana aspirasi dari Sitti Nurlaila.
Penyampaian aspirasi masyarakat Desa wawesa bapak La Bala yakni mengenai kebutuhan masjid yang ada di dusun 2 bahwa di masjid itu belum memiliki WC dalam penyampaian nya bapak itu meminta agar WC itu wajib dan harus ada untuk di masjid.
La Saemi, sebagai Kepala RK 2 Desa Wawesa mewakili masyarakat dirinya meminta agar ada dilakukan rehab bagi masjid raya desa wawesa. Dirinya meminta agar ada perhatian di tempat wudhu yang belum ada WC juga.
Kepala Desa Wawesa, mengenai usulan-usulan dari masyarakat desa Wawesa yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi tersebut kepala Desa meminta agar di bantu dengan doa agar apa yang telah di usulkan mampu dikabulkan oleh pemerintah provinsi utamanya DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Muna, Mubar dan Butur.
Dalam sambutannya Nurlaila menegaskan bahwa kegiatan reses ini bukan kegiatan kampanye. Kegiatan reses ini merupakan perintah kerja untuk pulang kampung di masing-masing dapil dan mendengarkan aspirasi masyarakat di dapil nya.
Terkait aspirasi-aspirasi yang disampaikan tersebut Nurlaila akan mendorongnya di DPRD provinsi agar tahun 2024 ini bisa terlaksana. Nurlaila juga menyampaikan terkait keterlambatan kerja yang dilakukan itu dikarenakan anggaran di DPRD Provinsi yang tertahan.*
