Laporan wartawan soritnews.co.id : Rico Ananta.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dalam merespons situasi distribusi gas elpiji 3 kg di masyarakat. Menyusul kebijakan pelarangan penjualan gas bersubsidi di warung pengecer yang menyebabkan antrean panjang di pangkalan agen, Presiden menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kg secara bertahap.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa keputusan Presiden ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg tetap lancar dan tidak membebani masyarakat.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg, sambil menertibkan pengecer menjadi agen sub-pangkalan secara bertahap,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Selain itu, Presiden juga menekankan agar pengecer tidak menjual gas elpiji 3 kg dengan harga tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Para pengecer akan diarahkan untuk menjadi agen sub-pangkalan resmi guna memastikan harga gas tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Pemerintah akan memastikan proses administrasi bagi pengecer agar bisa menjadi agen sub-pangkalan resmi, sehingga harga elpiji yang dijual tetap dalam batas wajar sesuai ketentuan,” tambahnya.
Sebelumnya, kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg per 1 Februari 2025 menyebabkan antrean panjang di sejumlah pangkalan resmi di beberapa daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.
Viralnya video warga yang rela mengantre panjang demi mendapatkan gas bersubsidi memicu diskusi publik di media sosial. Banyak warganet menyuarakan aspirasi mereka dan berharap agar pemerintah segera mencari solusi agar distribusi gas tetap lancar tanpa menyulitkan masyarakat.
Sebagai respons terhadap dinamika ini, Presiden Prabowo segera berkoordinasi dengan DPR dan Kementerian ESDM untuk mencari langkah terbaik guna menjaga keseimbangan antara kebijakan efisiensi subsidi dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa stok gas elpiji 3 kg dalam kondisi aman, dan kebijakan pembatasan dilakukan untuk memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran.
“Langka sih enggak. Saya pastikan stok aman, tidak ada kelangkaan. Namun, distribusi kita atur agar lebih efisien dan tepat sasaran. Setiap rumah tangga memang ada batas pembeliannya,” ujar Bahlil.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi LPG lebih dari Rp 80 triliun, sehingga pengawasan distribusi harus lebih ketat guna menghindari penyalahgunaan dan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Keputusan Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas distribusi energi, khususnya bagi masyarakat kecil yang bergantung pada gas elpiji 3 kg. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi antrean panjang di pangkalan, serta masyarakat tetap dapat memperoleh gas elpiji dengan harga yang wajar sesuai regulasi pemerintah.
Langkah strategis ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam memastikan kebijakan subsidi energi berjalan efektif, transparan, dan tidak memberatkan rakyat.**
