Laporan wartawan sorotnews.co.id : Heri Gunawan.
JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul meninjau langsung pelaksanaan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi terhadap komitmen dan kerja sama pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Alhamdulillah, saya melihat ada semangat dari pemerintah daerah untuk mengikuti seluruh informasi dan menindaklanjuti persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul usai peninjauan.
Pelaksanaan Desk Sekolah Rakyat digelar selama lima hari, dimulai pada 16-17 April dan dilanjutkan pada 21-23 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 282 pemerintah daerah yang terdiri dari kabupaten/kota serta pemerintah provinsi. Selain itu, tiga perguruan tinggi juga turut berpartisipasi, yakni Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Brawijaya.
Kegiatan desk tersebut menjadi sarana konsultasi antara Kementerian Sosial dan para pemangku kepentingan daerah dalam mematangkan persiapan pendirian Sekolah Rakyat. Konsultasi meliputi berbagai aspek penting seperti penyediaan lahan, proses perizinan, rekrutmen guru dan siswa, serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Melalui hasil diskusi dan evaluasi selama desk berlangsung, pemerintah akan menentukan lokasi tambahan yang layak untuk pendirian Sekolah Rakyat dan merencanakan pembukaan proses belajar-mengajar pada tahun ini.
“Tindak lanjutnya akan dibahas dalam rapat lanjutan untuk menentukan daerah-daerah yang bisa masuk tahap pertama pendirian dan titik-titik Sekolah Rakyat yang siap beroperasi tahun ini,” lanjut Gus Ipul.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menyesuaikan persyaratan pendirian Sekolah Rakyat. Salah satu perubahan yang disambut baik adalah penambahan luas lahan minimal dari lima hektare menjadi tujuh hektare, guna mengakomodasi fasilitas seperti perumahan guru, asrama siswa, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
“Ini menunjukkan bahwa daerah sigap dan mau beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan. Saya hormat dan apresiasi atas usaha yang luar biasa dari pemerintah daerah,” tuturnya.
Gus Ipul berharap, hasil dari Desk Sekolah Rakyat dapat mempercepat pencapaian target pendirian 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Selain 53 calon Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dalam tahap finalisasi, ia membuka peluang adanya tambahan sekolah yang bisa mulai beroperasi pada tahun ini.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif lintas kementerian dan lembaga, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, serta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama.**
