Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
MATARAM, NTB – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama UNICEF Indonesia terus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care/PHC). Langkah ini ditandai dengan penyelenggaraan Kick Off Meeting Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola PHC di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pelayanan kesehatan primer di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan, mulai dari kualitas layanan yang belum merata, lemahnya tata kelola Puskesmas, hingga pemanfaatan data yang belum optimal untuk perencanaan dan evaluasi. Menyikapi hal tersebut, NTB dipilih menjadi daerah percontohan dalam upaya memperbaiki tata kelola PHC.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, mengapresiasi langkah-langkah Provinsi NTB yang telah menjadi pionir dalam penguatan tata kelola kesehatan primer, termasuk pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.
“Sejak 2022, Kabupaten/Kota di NTB telah memperlihatkan kemajuan dalam tata kelola PHC, salah satunya melalui pengelolaan BLUD Puskesmas. Kami mengapresiasi capaian tersebut,” ujar Chaerul Dwi Sapta dalam sambutannya.
Dalam upaya mendukung tata kelola berbasis data, Kemendagri bersama UNICEF juga telah mengembangkan dashboard Sinkronisasi Primary Health Care (SiPHC). Dashboard ini dirancang sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam menilai capaian, merancang intervensi, serta mengukur efektivitas kebijakan dan pembiayaan layanan kesehatan primer.
“Kami berharap SiPHC dapat menjadi rujukan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan primer secara terukur dan berkelanjutan,” tambah Chaerul.
Pelayanan kesehatan primer menjadi fondasi penting dalam sistem kesehatan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemerintah Provinsi NTB sendiri menaruh perhatian serius terhadap penguatan layanan ini, melalui supervisi berbasis data dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
“Penguatan layanan kesehatan primer harus didukung supervisi intensif berbasis data, karena ini akan menentukan efektivitas penggunaan sumber daya dan kualitas layanan yang diterima masyarakat,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lealu Hamzi Fikri.
Chief of Health UNICEF Indonesia, Mrunal Shetye, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Provinsi NTB dalam memperkuat dan memperluas model pelayanan kesehatan primer ke seluruh kabupaten/kota.
“Ini merupakan strategi penting untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” ujar Mrunal.
Kick Off Meeting ini juga menjadi momentum penyusunan rencana ekspansi program penguatan tata kelola PHC ke seluruh wilayah NTB, dengan target implementasi penuh pada tahun 2026.**
