Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan sinergi antar lembaga dalam menjaga keamanan serta keselamatan wilayah laut Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Rapat Identifikasi Isu Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional pada Jumat (9/5/2025), bertempat di Kantor Rawamangun, Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas dan keselamatan perairannya. Seiring meningkatnya kompleksitas ancaman maritim, diperlukan sistem informasi keamanan laut yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan situasi,” ujar Dafit.
Dalam rapat tersebut dibahas pentingnya penguatan sistem informasi sebagai tulang punggung dalam mendeteksi dini ancaman, pengawasan, serta respon cepat terhadap insiden keamanan dan keselamatan di laut. Sistem informasi yang akurat, real-time, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dianggap sebagai kebutuhan mutlak untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga.
Rapat turut menghadirkan sejumlah narasumber kunci, antara lain Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal Pertama TNI Agus Pandu Purnama, serta Ivan Syahreza, S.T. dari Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Diskusi terbuka ini diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan dan kelemahan sistem informasi keamanan laut yang ada saat ini. Dengan begitu, kita dapat merumuskan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem informasi nasional yang mendukung keamanan dan keselamatan laut,” kata Dafit dalam penutupan rapat.
Kegiatan ini melibatkan sembilan instansi strategis lintas sektor, antara lain TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan (Polair), Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) serta Kenavigasian dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun langkah-langkah strategis menuju sistem informasi keamanan laut nasional yang lebih terintegrasi dan andal dalam menghadapi tantangan zaman.**
