Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat prestasi signifikan sebagai penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga negara pada kuartal I tahun 2025. Dari total PNBP Kementerian/Lembaga sebesar Rp29,7 triliun, Kemkomdigi menyumbang Rp3,25 triliun atau sekitar 10,9 persen.
Angka ini menjadikan Kemkomdigi sebagai kontributor terbesar, melampaui Kementerian Perhubungan (Rp3,16 triliun) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Rp2,22 triliun).
Capaian tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dan Komisi XI DPR RI, yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
“PNBP K/L adalah Rp29,7 triliun, dan 71,7 persennya disumbang oleh 10 kementerian/lembaga. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran strategis K/L dalam menopang penerimaan negara non-pajak,” ujar Suahasil.
Secara keseluruhan, realisasi PNBP nasional hingga 31 Maret 2025 tercatat mencapai Rp115,9 triliun, atau 22,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok sebesar Rp513,6 triliun.
Rincian PNBP Nasional Kuartal I-2025:
1. Sumber Daya Alam (SDA) Migas: Rp24,9 triliun (20,6%)
2. SDA Non-Migas: Rp25,7 triliun (26,5%)
3. Kekayaan Negara Dipisahkan/Dividen BUMN: Rp10,88 triliun (12,1%)
4. PNBP Lainnya: Rp37,2 triliun (29,1%)
5. Badan Layanan Umum (BLU): Rp17,1 triliun (21,9%).
10 K/L Penyumbang PNBP Terbesar Kuartal I-2025:
1. Kemkomdigi: Rp3,25 triliun (10,9%)
2. Kemenhub: Rp3,16 triliun (10,6%)
3. Kemenkumham (Imigrasi dan Pemasyarakatan): Rp2,22 triliun (7,4%)
4. Polri: Rp2,12 triliun (7,1%)
5. Kejaksaan: Rp0,81 triliun (2,7%)
6. Kementerian ATR/BPN: Rp0,80 triliun (2,7%)
7. Kementerian Agama: Rp0,56 triliun (1,9%)
8. Kementerian Hukum: Rp0,53 triliun (1,8%)
9. Kementerian Ketenagakerjaan: Rp0,48 triliun (1,6%)
10. Kementerian Pertahanan: Rp0,47 triliun (1,6%).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut, sekaligus menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam menggunakan layanan perizinan dan digitalisasi yang dikelola Kemkomdigi. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh tim. Namun yang lebih penting, capaian ini mendorong kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta inovasi digital dalam mendukung penerimaan negara,” ujar Meutya.
Kemenkeu juga menyebutkan bahwa langkah optimalisasi PNBP akan terus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kementerian terkait seperti Kemkomdigi, Kemenhub, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup akan dilibatkan dalam perumusan strategi ke depan.
Capaian Kemkomdigi dinilai mencerminkan peran strategis sektor komunikasi dan digital dalam memperkuat ketahanan fiskal negara, seiring pesatnya pertumbuhan ekosistem digital nasional.**
