Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
KUPANG, NTT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Rabu (14/5). Acara dibuka langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen tersebut, katanya, menjadi panduan utama dalam menyusun RKPD tahunan, serta menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Penyusunan RPJMD dan RKPD harus mencerminkan visi, misi, dan prioritas pembangunan yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. Musrenbang ini harus mampu menyatukan komitmen lintas sektor dan lintas wilayah agar pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mendorong adanya perubahan paradigma dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang hadir secara daring, menyampaikan perlunya harmonisasi antara RPJPN 2025–2029 dan dokumen perencanaan di tingkat daerah.
“Kita ingin pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras. Empat hal penting yang perlu disikapi adalah arah kebijakan RPJPN, kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026, pokok-pokok RKP nasional, dan posisi NTT dalam pembangunan nasional,” paparnya.
Ia menyoroti pentingnya strategi pembangunan wilayah Indonesia Timur melalui pendekatan afirmatif, konservatif, serta penguatan konektivitas infrastruktur yang ramah lingkungan. Menurutnya, NTT perlu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Modal Manusia.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyatakan bahwa RPJPN 2025–2045 bertumpu pada tiga transformasi: sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ia mengapresiasi keselarasan tema RKPD NTT 2026 yang fokus pada ketahanan pangan, energi, dan pertumbuhan ekonomi eksklusif.
“Sinkronisasi indikator makro dan sasaran pembangunan antara pusat dan daerah sangat penting. Kami berharap Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan agar lebih terarah dan berdampak,” ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi NTT dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD menegaskan pentingnya pembangunan yang adil dan inklusif. Ia menekankan perlunya kerja sama semua pihak serta perhatian terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam rangkaian Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi NTT juga secara resmi meluncurkan Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN), yang bertujuan memastikan partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan.
Gubernur Melki menegaskan bahwa MUSIK KEREN bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi mekanisme resmi untuk menjamin keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
“Saya harap seluruh kabupaten/kota mencontoh inisiatif ini agar pembangunan menjadi harmoni yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Peluncuran MUSIK KEREN ditandai dengan penyampaian aspirasi dari kelompok rentan yang telah dihimpun secara daring dan luring dari 22 kabupaten/kota, difasilitasi oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bersama perangkat daerah. Dari lebih 200 usulan yang masuk, mayoritas berasal dari penyandang disabilitas (45%), forum anak (28%), dan perempuan (10%).
Isu utama yang diangkat mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, serta perlindungan hukum dari kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.
Kepala Bapperida Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus, menjelaskan bahwa MUSIK KEREN menjadi instrumen strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
“Aspirasi dari kelompok rentan akan diintegrasikan ke dalam proses penyusunan RKPD dan RPJMD, dan dijadikan indikator pembangunan inklusif dalam sistem pemantauan dan evaluasi,” jelasnya.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov NTT, OMS, dan didukung oleh Program SKALA.
Mario Lado, perwakilan Komunitas Tuli Kupang, menyampaikan harapannya agar Musrenbang inklusif ini menjadi ruang nyata bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan hak mereka.
“Inklusi bukan belas kasihan, tetapi hak. Terima kasih karena kami dilibatkan aktif, dan terima kasih juga atas ketersediaan juru bahasa isyarat dalam Musrenbang ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD NTT, Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Disabilitas Inklusif Sosial, pembacaan Berita Acara Hasil Musrenbang oleh Kepala Bapperida NTT, serta penandatanganan bersama oleh para kepala daerah se-NTT.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Staf Ahli Menteri PPN, pejabat dari Kemendagri, Anggota DPR dan DPD RI, Forkopimda, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, anak-anak, kelompok disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya.**
