Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rusdin.
BALARAJA, BANTEN – Proses pengurusan administrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Balaraja dikeluhkan masyarakat. Beberapa warga, termasuk salah satu jurnalis yang tengah mengurus berkas mutasi kendaraan, merasa dipersulit dengan mekanisme pelayanan yang terkesan semrawut dan tidak efisien.
Keluhan tersebut bermula saat warga yang berprofesi sebagai wartawan mencoba masuk ke area kantor Samsat Balaraja pada Samsat pagi (14/6/2025), sekitar pukul 09.45 WIB. Namun, kendaraannya ditolak masuk oleh petugas di gerbang dengan alasan area parkir sudah penuh.
“Saya diarahkan untuk tidak masuk karena katanya area parkir sudah penuh. Tapi saat saya masuk ke dalam, saya lihat sendiri masih banyak lahan parkir yang kosong,” ujarnya. Ketika ditanyakan mengenai kebijakan tersebut, petugas di gerbang mengaku hanya sebagai office boy (OB), bukan personel resmi Samsat.
Tidak berhenti di situ, permasalahan berikutnya muncul saat proses verifikasi berkas di bagian pemeriksaan fisik kendaraan. Petugas menyebutkan bahwa berkas mutasi dari Polda Metro Jaya tidak lengkap.
“Awalnya petugas menyebut dua berkas kurang. Tapi setelah saya yakinkan bahwa berkas sudah lengkap dari Polda, petugas malah bilang hanya satu yang kurang. Hal ini membuat saya merasa dipingpong dan dipersulit,” jelasnya.
Menurutnya, sebelumnya ia sudah mengantarkan berkas tersebut ke Polda Banten untuk proses mutasi. Di sana ia diarahkan kembali ke Samsat Balaraja untuk pengesahan hasil cek fisik. Petugas di Polda Banten bahkan menyatakan bahwa seluruh dokumen telah lengkap dan tinggal menjalani proses pengesahan fisik kendaraan.
“Saya datang ke Samsat ini karena ingin taat pajak dan mengurus mutasi sesuai aturan. Tapi justru dipersulit. Sebagai warga negara yang ingin tertib administrasi, saya kecewa,” katanya lagi.
Ia berharap agar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Banten segera mengevaluasi sistem pelayanan di Samsat Balaraja, khususnya dalam penempatan personel dan prosedur kerja.
“Saya mohon kepada Dirlantas Polda Banten untuk menempatkan petugas yang profesional dan benar-benar bekerja melayani masyarakat. Jangan asal tunjuk, apalagi jika yang berjaga bukan pegawai Samsat resmi. Masyarakat yang sudah patuh dan taat pajak seharusnya dipermudah, bukan malah dipersulit,” tegasnya.
Sejumlah warga yang turut mengurus berkas di Samsat Balaraja pada hari yang sama juga mengeluhkan waktu tunggu yang lama dan minimnya informasi yang jelas terkait alur proses, sehingga memperkuat kesan tidak terkoordinasinya pelayanan di instansi tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Samsat Balaraja belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan atas hasil investigasi lapangan.**
