Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri Asmoro.
SIDOARJO, JATIM – Isu ketidakharmonisan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, serta hubungan yang kurang baik antara Bupati dan DPRD Sidoarjo, menuai respons dari jajaran Partai Demokrat, salah satu partai pengusung pasangan tersebut pada Pilkada 2024 lalu.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Dedi Irwansa, menanggapi kabar tersebut dengan penuh harap agar tidak terjadi perpecahan di internal pemerintahan daerah.
“Saya juga mendengar kabar itu, soal kurang harmonisnya komunikasi antara Pak Subandi dengan Bu Mimik, maupun dengan DPRD. Namun saya berharap itu hanya rumor dan tidak benar adanya,” ujar Dedi Irwansa saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mencampuri persoalan pribadi atau dinamika internal antara kepala daerah. Ia menyatakan bahwa fokus partainya tetap pada pengawalan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
“Kami lebih konsen pada rencana kerja Pemkab Sidoarjo dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Sebagai partai pengusung, kami memilih bersikap netral dan konstruktif. Fokus kami adalah memastikan program-program yang dijanjikan saat kampanye dapat direalisasikan,” ujar anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Jatim II (Sidoarjo) itu.
Ketua Komisi A DPRD Jatim tersebut menambahkan bahwa salah satu program prioritas yang terus dikawal oleh Partai Demokrat adalah realisasi bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 500 juta per desa dan kelurahan. Dana tersebut mencakup insentif untuk lembaga desa seperti BPD, LPMD, LPMK, serta santunan bagi kepala desa dan BPD yang purna tugas.
“Selain itu, penanganan banjir tahunan juga menjadi perhatian serius kami. Alhamdulillah, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37 miliar untuk membantu penanganan banjir di Sidoarjo. Ke depan, kami akan membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar ada intervensi lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini,” jelas Dedi.
Ia menegaskan, Partai Demokrat akan mengawal secara ketat penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jangan sampai ada program yang tersendat hanya karena komunikasi antar pimpinan daerah tidak berjalan optimal,” tegas Dedi.
Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti pentingnya pelaksanaan program-program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto agar dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo.
Beberapa program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus Demokrat agar dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin program nasional ini sukses juga di Sidoarjo. Apalagi saat ini gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang menghantam berbagai sektor. Masyarakat butuh jaminan kesejahteraan. Ini soal perut rakyat,” imbuhnya.
Dedi menegaskan kembali bahwa Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi nasional pendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Di tingkat daerah, Demokrat juga berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Golkar dalam mendukung pemerintahan Subandi-Mimik.
“Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya agar program Presiden Prabowo dapat berjalan lancar dan sukses. Kami optimistis kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika sinergi pusat dan daerah terbangun dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo, Zahlul Yussar, turut memberikan pandangan terkait isu disharmoni antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Zahlul berharap dinamika komunikasi antara kedua pihak dapat segera membaik.
“Kami percaya ini hanya masalah komunikasi dan akan segera bisa diselesaikan. Kami yakin pimpinan daerah akan kembali fokus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya menutup pernyataan.**
