Laporan wartawan sorotnews.co.id : Red.
JAKARTA — Pemerintah secara resmi menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan atas Rancangan Undang–Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (RUU P2 APBN TA 2024) dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (2/7/2025).
Penyampaian keterangan tersebut dilakukan langsung oleh perwakilan pemerintah di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024.
Dalam pemaparannya, pemerintah menegaskan bahwa tahun 2024 merupakan periode penuh tantangan, yang dipengaruhi oleh dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik, dampak pemilu serentak di banyak negara (super election year), hingga lanjutan fenomena El Nino yang memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan pangan nasional.
“Risiko ketidakpastian global telah menekan pasar keuangan, memperlambat investasi, serta mengganggu rantai pasok global. Semua ini berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian domestik, khususnya pada paruh pertama tahun 2024,” ujar perwakilan pemerintah dalam sidang.
Meski demikian, memasuki semester kedua 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan bertahap. Situasi kondusif didukung oleh kebijakan fiskal yang disiplin, pengelolaan anggaran yang berhati-hati, serta peran APBN sebagai instrumen peredam gejolak (shock absorber).
Sebagai hasil dari pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel, pemerintah kembali berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pimpinan dan anggota DPR RI, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan APBN TA 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel,” ungkap perwakilan pemerintah.
RUU P2 APBN TA 2024 yang diajukan ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja fiskal pemerintah, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam membangun sistem keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Pemerintah berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat demi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, melalui pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan integritas, kerja keras, dan ketulusan.**
