Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
KUPANG, NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Uji Petik Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pulau Flores dan Lembata. Kegiatan ini digelar pada Jumat, 4 Juli 2025, di Hotel Harper Kupang, dan berlangsung secara hybrid (luring dan daring).
Rakor ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, para bupati dari wilayah kerja panas bumi di Flores dan Lembata, anggota Satgas, perusahaan pengembang PLTP, organisasi masyarakat sipil, dan insan pers.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk mendengarkan langsung laporan hasil kerja Satgas yang sebelumnya telah melakukan uji petik di lapangan. Satgas bertugas memverifikasi dan mengonfirmasi berbagai isu sosial dan lingkungan yang berkembang seputar pengembangan enam proyek PLTP di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa energi panas bumi merupakan bagian dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yang memiliki banyak keunggulan, termasuk ramah lingkungan, berkelanjutan, dan efisien secara ekonomi.
“Sebagai energi hijau, panas bumi menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung target Net Zero Emission,” ujar Melki.
Namun, ia juga mengakui adanya dinamika dan tantangan di lapangan yang memerlukan perhatian bersama dari pemerintah pusat, daerah, dan pihak pengembang. Karena itu, Pemprov NTT membentuk Satgas independen yang terdiri dari berbagai pihak agar proses evaluasi bisa berlangsung secara objektif dan menyeluruh.
“Satgas ini dibentuk agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai pengembangan PLTP di Flores dan Lembata. Temuan Satgas harus disampaikan secara transparan dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, terutama perusahaan pengembang,” tegas Melki.
Gubernur menekankan pentingnya solusi yang tidak mengorbankan hak-hak masyarakat terdampak, serta mendorong perusahaan pengembang untuk terbuka terhadap kritik dan melakukan perbaikan.
Setelah pembukaan oleh Gubernur, Rakor dilanjutkan dengan pemaparan hasil uji petik oleh masing-masing ketua tim Satgas. Laporan mencakup berbagai temuan di lapangan terkait aspek teknis, sosial, dan lingkungan dari proyek-proyek PLTP.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Melki menyatakan bahwa dialog lanjutan akan digelar untuk menyempurnakan hasil dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Ini bukan yang terakhir. Temuan yang belum lengkap akan kita sempurnakan dalam dialog lanjutan, agar kesimpulan akhir benar-benar komprehensif,” kata Melki.
Menurutnya, dalam menghadapi pro dan kontra terkait proyek geothermal, dialog adalah kunci. Ia menekankan pentingnya ruang diskusi terbuka untuk menjembatani perbedaan pandangan dengan data dan analisis yang rasional.
“Kita tidak boleh berhenti berdialog. Setelah semua perspektif didengarkan, barulah diambil keputusan yang semoga dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Johanis Asadoma menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk selalu mencari solusi terbaik atas persoalan yang timbul dari proyek PLTP.
“Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Jika ada kekurangan, pasti kita carikan solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pulau Flores telah ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2268 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Juni 2017. Wilayah ini memiliki potensi panas bumi sebesar 820 Megawatt (MW) dari total potensi 1.149 MW di seluruh NTT. Namun, pemanfaatannya baru mencapai 20,50 MW.
Berikut delapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di NTT :
1. WKP Ulumbu (Manggarai) – 112,5 MW
2. WKP Mataloko (Ngada) – 75 MW
3. WKP Oka Ile Ange (Flores Timur) – 50 MW
4. WKP Sokoria (Ende) – 196 MW
5. WKP Atadei (Lembata) – 40 MW
6. WKP Gunung Sirung (Alor) – 152 MW
7. WKP Wae Sano (Manggarai Barat) – 50 MW
8. WKP Nage (Ngada) – 40 MW.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim Satgas atas kerja kerasnya dalam melakukan investigasi dan uji petik di lapangan.
“Terima kasih kepada Satgas yang telah bekerja dengan semangat dan objektif. Semoga hasil kerja ini menjadi masukan berharga bagi pengambilan kebijakan energi terbarukan di NTT,” tutup Melki.**
