Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta.
BEKASI, JABAR – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan dalam menata wilayah metropolitan dan mendorong inovasi layanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia.
Hal ini disampaikan Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam, Kartika Adi Putranta, saat memimpin rapat koordinasi bertajuk “Kolaborasi Multi-Aktor dalam Penataan Wilayah Metropolitan dan Pengembangan Inovasi Layanan Publik” di Kota Bekasi, Jumat (4/7/2025).
Menurut Kartika, kolaborasi lintas sektor menjadi solusi kunci dalam mengatasi hambatan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di wilayah-wilayah metropolitan yang memiliki kompleksitas permasalahan tata ruang, kependudukan, dan pelayanan publik.
“Perlu adanya kolaborasi strategis lintas sektor dalam mendukung pengembangan kewilayahan dan inovasi layanan publik, agar pemerintah daerah dapat mengatasi berbagai hambatan dalam membangun wilayahnya,” tegasnya.
Kartika juga menyoroti pentingnya sinergi konkret antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan, terutama bagi wilayah yang tergabung dalam kawasan aglomerasi metropolitan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya pembangunan kota berkelanjutan dan berbasis inovasi.
“Sinergi lintas K/L dan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan arah dan tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi praktik-praktik kerja sama antar daerah yang sudah berjalan, termasuk tantangan yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Dipilihnya Kota Bekasi sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek, Bekasi dinilai telah menunjukkan indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan kolaborasi multi-aktor dalam agenda pembangunan daerahnya, sekaligus berperan strategis sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta.
Kartika menambahkan, forum ini merupakan langkah awal untuk memahami lebih dalam dinamika tata kelola penataan wilayah dan layanan publik, guna mendukung transformasi menuju kota cerdas (Smart City) yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi dan inovasi adalah kata kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penataan wilayah yang baik akan mendorong terwujudnya Smart City yang menjadi tujuan bersama,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah instansi terkait, antara lain Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kota Bekasi dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.**
