Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
BINTUNI, PAPUA BARAT — Ketegangan terjadi di Km 14 arah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, setelah warga setempat memutus akses jalan utama menggunakan satu unit excavator pada Senin (1/12/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terbuka kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terkait belum adanya pembangunan jembatan yang dinilai sangat mendesak.
Menurut informasi lapangan, warga menutup total jalur tersebut dengan menggali badan jalan hingga tidak dapat dilintasi kendaraan roda empat maupun roda enam. Hanya sepeda motor yang masih bisa melintas dengan hati-hati. Penutupan ini praktis melumpuhkan arus kendaraan dan aktivitas pembangunan di wilayah itu.
Warga menegaskan bahwa langkah ekstrem ini diambil karena bertahun-tahun mereka menunggu kepastian pembangunan jembatan yang menghubungkan akses Bintuni–Moskona. Kondisi jalan yang rawan putus, tergenang, dan tidak memiliki konstruksi jembatan permanen disebut telah berulang kali menghambat pergerakan masyarakat dan distribusi barang.
Selain menuntut Kadis PUPR agar turun langsung melihat kondisi di lapangan, warga juga meminta DPRK Teluk Bintuni segera mengusulkan pembangunan jembatan Km 14 masuk dalam prioritas anggaran tahun 2026. Mereka menilai Pemerintah Daerah selama ini lamban merespons kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat pedalaman.
“Akses ini urat nadi warga Moskona. Kalau Pemerintah tidak mau lihat langsung kondisi di sini, kami terpaksa tutup. Kami ingin bukti, bukan janji,” demikian salah satu perwakilan warga dalam pernyataannya.
Aksi pemutusan jalan ini berdampak serius bagi aktivitas masyarakat, pekerja proyek, hingga distribusi logistik. Beberapa kendaraan yang hendak menuju wilayah Moskona terpaksa kembali karena tidak diizinkan melintas sebelum pejabat terkait hadir di lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, warga tetap bertahan menjaga lokasi pemutusan jalan dan menegaskan bahwa blokade tidak akan dibuka sebelum Kepala Dinas PUPR atau Bupati Teluk Bintuni turun langsung untuk memberikan penjelasan dan komitmen resmi terkait pembangunan jembatan.
Aksi ini menambah daftar panjang tuntutan masyarakat atas pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Teluk Bintuni, yang hingga kini mereka nilai belum ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah.**
