Laporan wartawan sorotnews.co.id : Toni.
PEKALONGAN, JATENG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pekalongan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI), Ahmad Waziz atau yang lebih dikenal dengan Aziz Ndoro, resmi melaporkan dugaan praktik kredit fiktif di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan ke Kejaksaan Negeri Kajen. Laporan tersebut telah dilayangkan pada 4 Juni 2025.
Saat ditemui di kediamannya pada Sabtu (26/7/2025), Aziz menjelaskan bahwa laporan ini berawal dari keluhan sejumlah warga yang mengalami penolakan saat mengajukan kredit ke lembaga pembiayaan lain. Setelah ditelusuri, ternyata nama mereka telah tercatat sebagai debitur macet di PT BPR BKK, dengan nilai tunggakan mencapai puluhan juta rupiah, padahal mereka mengaku tidak pernah menerima pinjaman tersebut.
“Awalnya ada warga yang mengadu karena tidak bisa mengambil motor untuk keperluan anak sekolah. Setelah dicek, ternyata dia punya tanggungan di BKK Kajen senilai Rp75 juta. Padahal, dia tidak merasa pernah meminjam uang tersebut,” ungkap Aziz.
Dari hasil investigasi, Aziz bersama tim menemukan bahwa praktik ini diduga terjadi sejak tahun 2022. Saat itu, sejumlah warga diajak untuk bergabung dalam komunitas petani porang oleh seorang yang disebut sebagai koordinator kabupaten berinisial M. Warga diminta menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman ke BPR BKK atas nama masing-masing, dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan modal usaha tani porang.
Namun kenyataannya, saat proses pencairan dilakukan, para warga hanya diminta hadir untuk menandatangani dokumen dan diberikan uang transportasi sebesar Rp250.000 hingga Rp500.000. Mereka tidak pernah menerima sisa dana pinjaman yang nilainya rata-rata Rp75 juta per orang. Dana tersebut diduga diterima oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan para nasabah.
“Korban tidak hanya di wilayah Doro, tetapi juga ditemukan di daerah Api-Api, Wonokerto, Karanganyar, bahkan Paninggaran. Polanya sama: warga hanya menjadi nama pinjaman, tidak tahu-menahu soal dana, dan hanya mendapat uang saku saat pencairan,” lanjut Aziz.
Kasus ini bahkan semakin meluas. Di wilayah Wonokerto, warga mengaku sempat menerima tambahan uang Rp3 juta untuk memperpanjang pinjaman yang belum dilunasi pada tahun 2023. Namun hingga kini, mereka tetap tidak mengetahui ke mana dana pinjaman sebenarnya digunakan, ataupun lokasi lahan porang yang dijanjikan.
Aziz menyebut bahwa pihaknya telah tiga kali menanyakan perkembangan laporan ke Kejaksaan Negeri Kajen, namun hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses.
“Kami sebagai lembaga kontrol sosial berharap kasus ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dan nama baik mereka di lembaga keuangan rusak. Harapan kami, siapa pun oknum yang terlibat dalam praktik kredit fiktif ini harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Kejaksaan agar serius menangani kasus ini karena menyangkut nasib banyak warga. “Korban bukan hanya satu atau dua orang, tapi bisa puluhan bahkan ratusan dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah,” pungkas Aziz.**
