Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
KOTA PEKALONGAN, JATENG – Wacana pemecahan daerah pemilihan (dapil) 12 dan 13 di Jawa Tengah masih terus bergulir. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Harun Abdul Khafish, menyebut partainya belum mengambil sikap final terkait rencana tersebut.
Menurut Harun, pembahasan pemecahan dapil bukan sekadar persoalan kalkulasi politik, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas representasi masyarakat di setiap wilayah.
“Tentu itu semua tidak hanya didasarkan pada kalkulasi politik semata, tapi juga karena kursi di dapil 12 dan 13 sudah berada di angka maksimal, masing-masing 12 kursi,” jelas Harun saat ditemui di sela kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan perda di Kafe Alam Teduh, Kota Pekalongan, Sabtu (11/10/2025).
Dapil 13 Jawa Tengah saat ini meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan. Sementara dapil 12 mencakup Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
Harun menilai, selama ini pembagian dapil di tingkat provinsi dan nasional memiliki medan tanggung jawab yang sama, namun dukungan program dan rentetan kebijakan berbeda. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya wacana pemecahan dapil.
“Beberapa teman di fraksi lain juga mengusulkan hal itu. Tapi bagi kami di Golkar, prinsipnya semua kembali ke masyarakat. Kalau pemecahan dapil itu dianggap bisa membuat kinerja wakil rakyat lebih baik, tentu kami mendukung. Tapi kalau masyarakat merasa cukup seperti ini, ya kami hormati,” ujarnya.
Harun juga mengakui bahwa Golkar hingga kini belum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak wacana tersebut.
“Kami belum final. Tapi kami pastikan Golkar akan mendukung opsi yang paling baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan kajian politik dan sosial secara mendalam agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keterwakilan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami sudah membangun komunikasi intensif dengan masyarakat di Pekalongan, Batang, hingga Pemalang. Kalau nanti dapilnya dipisah, tentu masyarakat perlu membangun saluran komunikasi baru lagi. Jadi semua harus diperhitungkan dengan matang,” ujarnya.
Harun memastikan hingga saat ini belum ada penolakan resmi dari masyarakat maupun fraksi lain terkait wacana pemecahan dapil tersebut.
“Hampir semua masih sebatas wacana. Belum ada yang menolak atau menyatakan sikap tegas. Masih perlu pembahasan dan pendalaman lebih lanjut,” pungkasnya.**
