Laporan wartawan sorotnews.co.id : Nahar
TANJABTIM, JAMBI – Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ketua fraksi Golkar, Alam Bakri Tegaskan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjabtim dalam hal ini pihak eksekutif, agar kedepan Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, guna menghindari adanya penyalahgunaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pembangunan harus dilakukan secara merata di seluruh kecamatan, termasuk wilayah perdesaan dan pesisir, agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Tanjabtim.
Lebih lanjut Alam Bakri menyampaikan, Belanja daerah harus diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan sektor pertanian-perikanan.
Alam Bakri juga menegaskan, Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap program-program yang telah disepakati dalam KUA-PPAS agar pelaksanaan nya sesuai dengan target dan sasaran
“Kami ingatkan kembali kepada Dinas PU-PR Tanjabtim harus mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan badan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Sadu, yaitu antara Desa Labuan Pring dan Desa Sungai Benu yang telah dianggarkan biaya operasionalnya melalui UPTD pada APBD Tahun Anggaran 2025. Yang pada saat ini jalan tersebut sangat memprihatinkan,”tegas Alam Bakri
Catatan Alam Bakri paparkan, merupakan Pandangan dari Fraksi Golkar yang disampaikan melalui Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Hj. Zila Wati didampingi wakil ketua I Hj.Hasnibah dan wakil ketua II Hj. Siti Aminah serta dihadiri segenap anggota DPRD, di gedung DPRD Tanjabtim, Rabu (29/10/25).
Rapat tersebut dihadiri pihak Eksekutif langsung oleh Wabup Tanjabtim, Muslimin Tanja, Unsur Forkompinda serta kepala OPD dan jajarannya.**
