Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
BINTUNI, PAPUA BARAT – Tokoh Pemuda Moskona Kabupaten Teluk Bintuni, Agustinus Orosomna, melontarkan kritik keras terhadap kondisi infrastruktur di Kampung Morombuyi, Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, yang hingga kini dinilai masih jauh dari kata layak. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Moskona telah berjuang selama puluhan tahun tanpa akses jalan, jembatan permanen, maupun penerangan yang memadai.
Agustinus mengungkapkan, sejak tahun 2003 hingga saat ini, masyarakat Kampung Morombuyi menjalani kehidupan dengan berbagai keterbatasan. Untuk menjual hasil kebun ke Ibu Kota Distrik Merdey, warga terpaksa berjalan kaki menembus hutan belukar dengan medan terjal dan berisiko, serta menyeberangi jembatan gantung seadanya yang membahayakan keselamatan.
“Ini bukan kondisi baru, tetapi sudah berlangsung lebih dari dua dekade. Masyarakat berkebun dan menjual hasil kebun dengan berjalan kaki melewati medan yang sangat berat dan berbahaya. Tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Agustinus, Kamis (8/1/2026).
Ia menambahkan, keterbatasan infrastruktur tersebut berdampak langsung pada perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Hasil kebun yang seharusnya menjadi sumber penghidupan utama tidak dapat dipasarkan secara maksimal akibat sulitnya akses transportasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Ronald Konjol, S.H., turut menyoroti kondisi masyarakat Kampung Morombuyi yang dinilainya benar-benar terisolasi. Ia menyayangkan minimnya kehadiran Pemerintah Daerah maupun dinas teknis terkait dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat adat.
“Kehidupan masyarakat di sana sangat memprihatinkan. Mereka hidup dalam keterisolasian, dan tidak terlihat kehadiran nyata dari Pemerintah Daerah maupun dinas terkait untuk menjawab persoalan infrastruktur dasar,” tegas Ronald Konjol.
Ronald juga mengkritisi ketimpangan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, wilayah Moskona selama ini terkesan dianaktirikan dalam proses pembangunan daerah.
Ia menegaskan, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan telah dikelola negara hingga menghasilkan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai triliunan rupiah. Bahkan, Teluk Bintuni dikenal memiliki salah satu APBD terbesar di Papua Barat. Namun ironisnya, masih banyak kampung adat yang berada dalam kondisi terisolasi.
“Negara mengambil sumber daya alam dalam jumlah besar dan daerah menerima DBH triliunan rupiah. Namun faktanya, masih banyak kampung adat, termasuk Kampung Morombuyi, yang terisolasi dan belum menikmati hasil pembangunan secara adil,” ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama pihak legislative dan dinas teknis terkait untuk segera melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan pembangunan. Ronald menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke kampung-kampung adat yang selama ini terabaikan.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota atau wilayah tertentu. Masyarakat adat di kampung-kampung terpencil juga berhak mendapatkan jalan, jembatan, dan penerangan yang layak sebagai bagian dari hak dasar mereka,” pungkasnya.**
