Laporan wartawan sorotnews.co.id : Slamet.
PEKALONGAN, JATENG – Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Pekalongan menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Formasi, Mustadjirin, pada Kamis (17/7/2025).
Menurut Mustadjirin, kebijakan ini diyakini akan membawa berbagai manfaat, baik dari segi efisiensi biaya maupun kesejahteraan warga sekolah.
“Dengan 5 hari sekolah, biaya transportasi siswa, guru, dan tenaga kependidikan bisa ditekan. Selain itu, operasional sekolah juga menjadi lebih hemat,” ungkapnya.
Tak hanya soal efisiensi, Mustadjirin juga menyoroti pentingnya aspek kesehatan mental. Ia menjelaskan bahwa waktu libur dua hari dalam seminggu dapat membantu mengurangi kelelahan fisik dan stres, baik pada siswa maupun guru.
“Anak-anak jadi punya lebih banyak waktu bersama keluarga, yang sangat penting untuk membentuk karakter dan memastikan tumbuh kembang anak lebih terpantau,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap potensi terpinggirkannya pendidikan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler, Formasi memberikan klarifikasi. Menurut Mustadjirin, waktu belajar formal akan diatur secara fleksibel, maksimal hingga pukul 14.30 WIB.
“Rata-rata pembelajaran di TPQ atau Madrasah Diniyah baru dimulai pukul 15.30, jadi tidak akan terganggu. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler bisa diatur sesuai minat dan bakat siswa,” jelasnya.
Sebelum kebijakan ini resmi diterapkan, Formasi mendorong adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Mustadjirin juga menekankan pentingnya evaluasi setelah enam bulan uji coba pelaksanaan.
“Kita harus meninjau dampak dan efektivitas kebijakan ini berdasarkan hasil belajar serta masukan dari warga sekolah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kebijakan 5 hari sekolah selaras dengan regulasi nasional, yakni Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, serta mendukung program prioritas pemerintah pusat, yaitu Program Makan Bergizi Gratis. Mengingat program ini hanya berjalan selama lima hari dalam seminggu, kebijakan 5 hari sekolah dinilai lebih sinkron.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Formasi mendorong pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Ketahanan Pangan dan Gizi, agar segera membangun depo-depo dapur di berbagai wilayah Kabupaten Pekalongan.
“Hal ini penting untuk menjangkau seluruh sekolah dan memastikan pemerataan program makan bergizi gratis,” ujar Mustadjirin.
Ia juga menyampaikan harapan masyarakat terhadap kembalinya siswa ke sekolah. “Back to school bukan sekadar kembali belajar, tapi juga harapan orang tua terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa pungutan yang mencekik. Lingkungan sekolah harus nyaman, tanpa tekanan, dan program makan bergizi gratis menjadi sesuatu yang sangat dinanti oleh banyak sekolah,” tutupnya.**
