Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Indonesia bersama negara-negara penghasil mineral kritis lainnya tengah menghadapi peluang strategis untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Di tengah meningkatnya permintaan terhadap bahan baku energi bersih, hilirisasi bukan sekadar eksploitasi tambang menjadi langkah kunci dalam memperkuat kemandirian industri dan posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.
Kepala Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, menegaskan bahwa pengolahan dan pemurnian mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan logam tanah jarang (rare earth elements) akan menentukan peran strategis negara produsen dalam ekonomi global masa depan.
“Beberapa orang meyakini mineral kritis hanya digunakan untuk teknologi energi seperti kendaraan listrik, panel surya, atau turbin angin. Padahal, mineral ini juga digunakan dalam industri manufaktur, pembuatan chip, pertahanan, hingga drone,” ujar Birol dalam forum Singapore International Energy Week (SIEW).
Menurut Birol, saat ini rantai pasok global untuk pemurnian mineral kritis masih terkonsentrasi di segelintir negara, dengan satu negara di Asia memegang kendali dominan. Kondisi tersebut membuat sebagian besar negara penghasil bahan mentah berada pada posisi pasif dalam rantai nilai.
“Negara-negara yang memiliki nikel, kobalt, atau logam tanah jarang sebaiknya tidak hanya menambangnya. Yang lebih penting adalah mengolah dan memurnikannya sendiri,” tegas Birol.
Ia menambahkan, kemampuan pengolahan dan pemurnian akan mendorong kemandirian industri nasional, serta meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global.
Pandangan serupa disampaikan Han Phoumin, Senior Energy Economist di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Ia menilai, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kemakmuran berkelanjutan, karena mineral kritis kini telah menjadi “minyak baru” dalam geopolitik abad ke-21.
“Nikel, kobalt, tembaga, lithium, dan logam tanah jarang kini menjadi komponen vital di berbagai sektor industri. Indonesia berada tepat di jantung transformasi global ini,” ujar Phoumin.
Menurut data U.S. Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton, atau 42% dari total cadangan global, menjadikannya negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga masuk dalam 10 besar produsen tembaga dan bauksit secara global.
Untuk lepas dari ketergantungan ekspor bahan mentah, pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan hilirisasi mineral melalui pelarangan ekspor bijih mentah serta pembangunan fasilitas pengolahan (smelter) di dalam negeri.
Hingga kini, lebih dari 30 smelter telah beroperasi dengan total investasi asing langsung (FDI) mencapai lebih dari US$30 miliar pada periode 2019–2023.
“Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi simbol ambisi Indonesia membangun ekosistem manufaktur baterai terintegrasi—mulai dari tambang hingga perakitan kendaraan listrik,” kata Phoumin.
Holding Industri Pertambangan, MIND ID (Mining Industry Indonesia), memegang peran sentral dalam menjalankan visi hilirisasi nasional. Melalui perusahaan anggotanya seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), MIND ID mengembangkan proyek strategis yang bergerak dari pengolahan bijih hingga produksi komponen baterai canggih.
PT Vale Indonesia saat ini tengah mempercepat tiga proyek Indonesia Growth Project (IGP) yang menjadi bagian penting dari rantai pasok nikel global. Sementara itu, ANTAM secara agresif membangun ekosistem baterai kendaraan listrik (EV battery) di lima titik strategis di Halmahera Timur, serta satu proyek hilir di Karawang, Jawa Barat, yang akan memproduksi material katoda untuk baterai EV.
Langkah terintegrasi ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci yang dapat menentukan harga dan standar global dalam rantai pasok energi bersih.
Meski memiliki keunggulan sumber daya, Phoumin menilai bahwa kelimpahan mineral saja tidak cukup untuk menjamin kemakmuran jangka panjang. Ia menyoroti tiga hal penting yang harus menjadi prioritas kebijakan nasional:
1. Transparansi
Menurut Phoumin, pasar mineral global sangat rentan terhadap asimetri informasi dan fluktuasi harga. Ia mengusulkan pembentukan “Critical Minerals Data Hub” di bawah koordinasi WTO atau G20 untuk memantau produksi, pembatasan perdagangan, dan stok global secara real time, sehingga dapat mencegah penimbunan dan spekulasi ekspor.
2. Keberlanjutan (Sustainability)
Industrialisasi cepat di Indonesia memunculkan tantangan lingkungan (ESG), mulai dari deforestasi hingga penggunaan energi fosil di fasilitas smelter. Karena itu, Indonesia perlu mengacu pada standar ESG berbasis OECD, serta mengembangkan sertifikasi hijau nasional untuk memperkuat kepercayaan investor global.
“Dengan sertifikasi ESG dan sistem pelacakan yang kredibel, Indonesia dapat menarik aliran pembiayaan hijau dari lembaga internasional seperti EXIM Bank AS dan DFC,” kata Phoumin.
3. Diversifikasi dan Kerja Sama Global
Kebijakan seperti Inflation Reduction Act di Amerika Serikat dan Minerals Security Partnership (MSP) membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas kemitraan di luar perjanjian perdagangan tradisional. Kolaborasi sektor mineral antara AS dan Indonesia, misalnya, dapat memperkuat ketahanan rantai pasok global dan mempercepat investasi teknologi bersih.
Phoumin menegaskan, hilirisasi yang sukses harus berpadu dengan kerja sama internasional, tata kelola transparan, serta keberlanjutan yang terukur. Transisi industri berbasis energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi pusat industri mineral kritis dunia.
“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa transformasi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat dan lingkungan,” pungkasnya.**
