Isu Keamanan Dijadikan Sekolah Dasar Vakum Selama 2 Tahun, Anak Anak Terpaksa Mengungsi Demi Pendidikan

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu. 

MAYBRAT, PBD – Potret memilukan kembali tersingkap dari wilayah pedalaman Papua Barat Daya. Puluhan anak di Kampung Foug, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka demi mempertahankan satu hak dasar yang seharusnya dijamin negara, yakni pendidikan.

Sekolah Dasar YPK Ebenhaezer Foug yang menjadi satu-satunya sarana pendidikan di kampung tersebut dilaporkan telah vakum total selama lebih dari dua tahun. Tidak ada aktivitas belajar mengajar, tidak ada guru yang hadir, dan tidak ada kepastian kapan sekolah akan kembali beroperasi.

Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Foug mengungkapkan bahwa selama kurun waktu tersebut, tidak satu pun guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) menjalankan tugasnya, meskipun sekolah itu tercatat memiliki empat tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.

“Sudah lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas belajar mengajar. Semua guru PNS tidak pernah datang,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Harapan masyarakat sempat muncul ketika seorang guru kontrak, Daniel Tamunete, S.Pd., datang dan mulai mengajar. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama. Setelah masa kontraknya berakhir, sekolah kembali lumpuh tanpa tenaga pengajar, tanpa kegiatan, dan tanpa arah yang jelas bagi masa depan anak-anak.

Situasi ini semakin memprihatinkan setelah muncul dugaan bahwa pihak sekolah tetap menyampaikan laporan seolah-olah kegiatan belajar mengajar berjalan normal. Laporan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan administratif, termasuk pencairan tunjangan dan hak keuangan lainnya.

“Kami menduga laporan tetap dibuat seakan-akan sekolah aktif, padahal kenyataannya kosong,” ungkap Ketua BPK.

Alasan keamanan yang sempat disebut sebagai penyebab vakumnya sekolah juga dibantah oleh masyarakat setempat. Warga menegaskan bahwa Distrik Aifat Selatan dalam kondisi aman dan tidak termasuk wilayah rawan konflik.

“Di sini aman. Wilayah yang sering disebut rawan itu Aifat Timur, bukan di sini. Jadi alasan keamanan tidak tepat,” kata seorang warga.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mencari solusi. Mulai dari pembentukan tim kecil bersama tokoh adat, tokoh agama, dan komite sekolah, hingga penyampaian langsung kepada Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah, bahkan Bupati Maybrat dalam berbagai forum resmi. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang.

“Kami sudah sampaikan ke semua pihak, tapi belum ada langkah konkret,” ujarnya.

Di tengah kebuntuan tersebut, masyarakat akhirnya mengambil langkah darurat yang menyayat hati. Demi menyelamatkan masa depan anak-anak, mereka sepakat mengirim anak-anak keluar kampung untuk menumpang pendidikan di daerah lain. Keputusan ini diambil bersama tokoh masyarakat, pihak gereja, serta aparat Satgas Marinir yang bertugas di wilayah tersebut.

“Dengan berat hati kami harus berpisah dengan anak-anak. Mereka kami titipkan ke keluarga di luar kampung agar tetap bisa sekolah,” katanya dengan nada pilu.

Keputusan ini membawa konsekuensi besar. Anak-anak harus berpisah dari orang tua di usia dini, meninggalkan lingkungan sosial mereka, serta menghadapi ketidakpastian di tempat baru, semata-mata demi memperoleh pendidikan yang seharusnya dapat mereka nikmati di kampung sendiri.

Kondisi ini menjadi cerminan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat. Minimnya kontrol dan lambannya respons dinilai telah membiarkan krisis ini berlangsung terlalu lama.

“Yang jadi korban adalah anak-anak. Mereka kehilangan masa depan karena tidak ada perhatian serius,” tambah warga.

Tragedi pendidikan di Kampung Foug bukan sekadar persoalan administratif, melainkan krisis kemanusiaan yang nyata. Ketika sekolah berhenti beroperasi, harapan anak-anak pun ikut meredup. Ketika guru tidak hadir, masa depan mereka pun terabaikan.

Masyarakat kini hanya berharap satu hal, yakni kehadiran negara yang nyata. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat segera mengambil langkah konkret untuk menghadirkan tenaga pengajar, mengaktifkan kembali sekolah, serta memastikan tidak ada lagi anak yang harus “mengungsi” demi mendapatkan pendidikan.

Sebab bagi anak-anak Foug, sekolah bukan sekadar tempat belajar, melainkan satu-satunya harapan untuk keluar dari keterbatasan.**

Pos terkait