Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Ketua Gerakan Ahlussunnah Kiai Indonesia Nahdlatul Ulama (GAKI NU) Provinsi Papua Barat Daya, Haji Abdul Muthalib Salim, menyatakan dukungannya agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Haji Abdul Muthalib Salim di kediamannya, Kota Sorong, Kamis (29/1/2026), sebagai bentuk komitmen GAKI NU Papua Barat Daya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta memperkuat sistem ketatanegaraan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang bertujuan menjamin efektivitas pengendalian, koordinasi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan konstitusi,” ujar Haji Abdul Muthalib Salim.
Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi institusi kepolisian agar tetap profesional, netral, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, stabilitas nasional tidak dapat terwujud tanpa sinergi yang kuat antara Polri, Pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Haji Abdul Muthalib Salim mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya di Papua Barat Daya, untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya secara humanis, transparan, dan berkeadilan.
“GAKI NU Papua Barat Daya akan terus mendorong peran aktif ulama dan tokoh masyarakat dalam menjaga persatuan, kedamaian, serta mendukung kinerja Polri demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” tutupnya.**
