Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri.
SURABAYA, JATIM — Masalah kredit macet masih menjadi sorotan publik, terutama di tengah meningkatnya penggunaan fasilitas kredit oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan—mulai dari kepemilikan rumah, kendaraan, hingga pembiayaan usaha. Pertanyaannya, apakah kredit macet hanya masuk ranah perdata, atau bisa juga dijerat hukum pidana?
Pertanyaan ini muncul seiring kekhawatiran banyak pihak yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Dalam kondisi tertentu, kredit macet memang tidak hanya bisa diselesaikan melalui jalur perdata, tetapi juga berpotensi menyeret debitur ke proses hukum pidana.
Apakah Kredit Macet Bisa Dipidana?
Pendiri dan Chairman Law Firm LUCAS, SH & PARTNERS, Lucas, memberikan penjelasan hukum terkait hal ini. Menurutnya, kredit macet bisa saja diproses secara pidana, namun hal itu tergantung pada adanya unsur penipuan atau tindakan melawan hukum lainnya dalam proses peminjaman.
“Utang dan pinjaman wajib dibayar sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Jangan sampai muncul anggapan bahwa utang tidak perlu dibayar hanya karena tidak bisa diproses secara pidana,” ujar Lucas.
Ia menegaskan, anggapan bahwa kreditur tidak dapat mempidanakan debitur adalah keliru, sebab dalam situasi tertentu, utang yang macet bisa memenuhi unsur pidana.
Perbedaan Kredit Macet Perdata dan Pidana
Lucas menjelaskan, secara umum, kredit macet dapat diklasifikasikan dalam dua kategori berdasarkan motif dan cara terjadinya:
Ranah Perdata: Kredit macet tergolong perdata apabila proses pinjaman dilakukan secara sah dan jujur, namun debitur mengalami gagal bayar karena alasan ekonomi murni, seperti kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, atau kondisi keuangan memburuk. Dalam kasus ini, penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata oleh kreditur.
Ranah Pidana: Kredit macet bisa berubah menjadi perkara pidana apabila sejak awal terdapat niat jahat atau rekayasa, seperti pemalsuan dokumen, kebohongan terkait tujuan penggunaan dana, hingga penipuan dalam bentuk lainnya.
Contoh Kredit Macet yang Bisa Diproses Pidana
Lucas memberikan beberapa ilustrasi kasus kredit macet yang dapat dijerat pidana :
1. Penyalahgunaan Dana Pinjaman
Debitur mengajukan kredit dengan tujuan yang dicantumkan untuk modal usaha, tetapi dana tersebut justru digunakan untuk membeli barang mewah atau keperluan pribadi lainnya yang tidak sesuai dengan pengajuan awal.
2. Pemalsuan Dokumen dan Identitas
Debitur menggunakan dokumen palsu seperti slip gaji fiktif, laporan keuangan yang dimanipulasi, atau identitas orang lain untuk mendapatkan pinjaman.
3. Penggunaan Instrumen Pembayaran Tidak Sah
Termasuk di dalamnya memberikan cek kosong atau alat pembayaran lain yang sejak awal diketahui tidak memiliki dana yang cukup untuk mencairkan.
Dalam kasus-kasus di atas, unsur kesengajaan untuk menipu atau merugikan pihak pemberi pinjaman menjadi dasar untuk memproses secara pidana.
Payung Hukum
Dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan tersebut bisa dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, jika terbukti adanya niat untuk menipu sejak awal proses peminjaman. Apabila terbukti, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana dan menghadapi proses hukum di pengadilan.
Secara prinsip, tidak semua kredit macet bisa dipidana. Jika debitur terbukti tidak memiliki niat jahat dan kredit macet terjadi karena kesulitan ekonomi yang wajar, maka penyelesaiannya berada di ranah perdata. Namun jika ditemukan unsur penipuan atau pemalsuan dalam proses pinjaman, maka permasalahan tersebut dapat berujung ke meja hijau sebagai perkara pidana.
Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan jujur saat mengajukan pinjaman, serta menjaga komitmen terhadap kewajiban pembayaran agar tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari.**
