Laporan wartawan sorotnews.co.id : Ali Nurdin Abdurahman/Red.
JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Drs. H. Mukhtarudin, dianugerahi Sorot News Golden Award 2025 dalam kategori “Tokoh Transformasi Pelindungan & Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia”.
Penghargaan ini akan diberikan dalam ajang Tokoh Motivator dan Inspirasi Negeri 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, serta kepemimpinan visioner Mukhtarudin dalam memperkuat sistem perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, serta memodernisasi tata kelola migrasi aman secara nasional.
Sorot News menilai Mukhtarudin sebagai figur sentral dalam transformasi kebijakan perlindungan PMI yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi berdampak nyata dan terukur di lapangan. Di bawah kepemimpinannya, ekosistem perlindungan PMI mengalami penguatan signifikan dengan pendekatan yang lebih profesional, humanis, dan berdaya saing global.
Salah satu capaian strategis Mukhtarudin adalah perannya sebagai arsitek program transformasional Quick Win Penempatan 500 Ribu PMI Terampil. Program berskala nasional ini dirancang untuk menempatkan 500.000 PMI berkualitas, yang terdiri dari 300.000 lulusan SMK melalui program SMK Go Global serta 200.000 calon PMI dari masyarakat umum yang telah melalui peningkatan kompetensi.
Program tersebut membuka pasar kerja profesional baru bagi PMI, menekan dominasi penempatan tenaga kerja berisiko rendah keterampilan (low-skill), serta menandai langkah Indonesia memasuki era migrasi tenaga kerja berkualitas dan kompetitif di tingkat global.
Dalam aspek perlindungan, Mukhtarudin memimpin reformasi sistem perlindungan PMI berbasis prinsip Zero Tolerance terhadap penempatan ilegal dan pelanggaran prosedural. Reformasi ini mencakup tiga fase krusial, yakni pra-penempatan, masa bekerja, dan purna-penempatan.
Sejumlah capaian konkret berhasil diwujudkan, di antaranya pencegahan keberangkatan 6.754 PMI ilegal sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, penindakan tegas terhadap oknum pejabat dan pegawai yang terlibat praktik nonprosedural, serta pendirian 22 shelter PMI dengan kapasitas lebih dari 1.100 orang yang dilengkapi layanan medis, psikososial, dan fasilitas komunikasi.
Selain itu, BP2MI juga memperkuat perlindungan digital dengan menurunkan (take down) 1.328 konten berbahaya terkait perekrutan ilegal PMI, dengan tingkat keberhasilan mencapai 95,3 persen.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Mukhtarudin menempatkan kebijakan vokasi sebagai investasi strategis jangka panjang. Ia menggagas pendirian Sekolah Vokasi Migran berbasis boarding school yang mengintegrasikan pelatihan vokasional, penguasaan bahasa asing, literasi digital, soft skills, serta pembinaan karakter.
Pelatihan kompetensi diarahkan pada kebutuhan pasar global, seperti wellness therapist, plate welder, dan bidang keahlian lainnya, guna membentuk PMI profesional kelas dunia sekaligus meminimalkan kerentanan terhadap eksploitasi di sektor berisiko rendah keterampilan.
Reformasi juga dilakukan pada tata kelola dan layanan publik PMI agar lebih modern dan humanis. Mukhtarudin mendorong percepatan layanan melalui BP3MI, menghadirkan lounge kepulangan PMI di tujuh bandara dan satu pelabuhan, serta menempatkan helpdesk PMI di 20 bandara, lima pelabuhan, dan tiga pos lintas batas negara.
Sinergi lintas kementerian dan lembaga turut diperkuat untuk memastikan regulasi, perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi PMI berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Melalui kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil, Mukhtarudin dinilai berhasil menjadi motivator bagi jajaran kementerian untuk bekerja dengan integritas, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa bekerja di luar negeri dapat dilakukan secara bermartabat, profesional, dan aman melalui jalur resmi yang terproteksi negara.
Sorot News menilai, penghargaan ini layak diberikan kepada Drs. H. Mukhtarudin sebagai simbol keberhasilan transformasi perlindungan dan pemberdayaan PMI, sekaligus penegasan bahwa negara hadir untuk melindungi, memuliakan, dan memberdayakan pekerja migran sebagai subjek pembangunan bangsa.**
