Laporan wartawan sorotnews.co.id : Suherman.
SUMEDANG, JABAR – Di tengah dominasi sektor swasta dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Federasi Buruh Migran Nusantara (F-BUMINU) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) memperkenalkan model baru perlindungan dan pemberdayaan buruh migran berbasis pesantren vokasi. Inisiatif ini diwujudkan melalui pendirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Pondok Pesantren Uluumul Huda Al-Musri’i, Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Model pelatihan yang ditawarkan BLKK ini menyasar generasi muda calon pekerja migran dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan pendidikan keterampilan bahasa asing, pelatihan kejuruan, serta pembinaan mental dan spiritual berbasis nilai-nilai pesantren.
BLKK Pesantren Uluumul Huda Al-Musri’i membuka pelatihan berbagai bahasa asing yang menjadi kebutuhan utama para calon PMI, antara lain bahasa Jepang, Korea, Jerman, Inggris, Arab, dan Mandarin. Pelatihan ini tidak hanya menargetkan kecakapan linguistik, tetapi juga membangun kesiapan lahir dan batin para peserta melalui sistem pendidikan khas pesantren.
Program unggulan yang diusung F-BUMINU SARBUMUSI ini bertajuk Pesantren Vokasi dan Santri Migran Preneur. Konsep ini merupakan sintesis antara pendidikan agama, keterampilan kerja, dan penguatan nilai-nilai spiritual. Dalam skema ini, para santri yang dipersiapkan sebagai pekerja migran tidak hanya dibekali kemampuan bahasa dan keterampilan teknis, tetapi juga penguatan akhlak, kedisiplinan, dan spiritualitas.
Calon PMI diarahkan menjadi pekerja profesional yang tidak hanya mencari penghidupan di luar negeri, tetapi juga membawa misi dakwah dan menjaga marwah bangsa. Kesiapan lahir dibentuk melalui pelatihan bahasa asing serta pengenalan budaya negara tujuan. Sementara kesiapan batin ditanamkan melalui pembiasaan ibadah, kajian kitab kuning, dan pendidikan akhlak dalam tradisi pesantren.
Ketua Umum Pimpinan Pusat F-BUMINU SARBUMUSI, Ali Nurdin, menegaskan bahwa inisiatif Pesantren Vokasi ini lahir sebagai respons atas lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja migran Indonesia yang selama ini diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
“Pesantren Vokasi ini bukan sekadar solusi atas krisis perlindungan PMI, melainkan sebuah gagasan besar tentang Islam yang membebaskan dan memberdayakan. Pendidikan pesantren, pembinaan spiritual, dan advokasi hukum adalah fondasi untuk melahirkan generasi pekerja migran yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menjadi pelopor perubahan sosial dan ekonomi,” ujar Ali Nurdin dalam keterangannya.
Ia juga menambahkan bahwa negara seharusnya tidak lagi menyerahkan sepenuhnya urusan pekerja migran ke tangan swasta, karena hal itu berpotensi mereduksi martabat manusia menjadi semata-mata komoditas.
“Negara telah terlalu lama menyerahkan nasib buruh migran ke tangan swasta. Jika perlindungan diserahkan pada pedagang, maka nyawa manusia hanya akan menjadi komoditas,” tegasnya.
Ali Nurdin mendorong agar pemerintah melihat model pesantren vokasi ini sebagai bagian dari strategi diplomasi perlindungan warga negara yang lebih bermartabat dan berkelanjutan. Ia menilai, model ini layak diperluas ke berbagai daerah dengan dukungan penuh negara, baik dari sisi regulasi, pembiayaan, maupun sinergi lintas kementerian.
“Ini adalah langkah nyata membangun sistem penyiapan pekerja migran yang utuh siap lahir dan batin. Mereka bukan hanya pekerja, tapi juga duta bangsa, pembawa misi dakwah, dan agen perubahan,” tutupnya.**
