Laporan wartawan sorotnews.co.id : Slamet.
PEKALONGAN, JATENG – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan, Purwanto, mengungkapkan bahwa pemangkasan Dana Desa (DD) berdampak signifikan terhadap pembangunan di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan pada Jumat (17/4/2026), dengan menyoroti sektor yang paling terdampak, yakni pembangunan fisik jalan dan layanan kesehatan.
Menurut Purwanto, berkurangnya alokasi Dana Desa membuat pemerintah desa kesulitan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa harus tetap memenuhi ketentuan pembagian anggaran sebesar 30 persen untuk belanja pegawai dan 70 persen untuk belanja lainnya, sementara total anggaran yang diterima rata-rata hanya berkisar di angka Rp300 jutaan.
“Dari jumlah tersebut, anggaran untuk pembangunan fisik jalan maksimal hanya sekitar Rp100 juta. Itu pun harus mengorbankan pos anggaran lain,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kini hanya mampu menjangkau kurang dari 10 penerima di setiap desa, sekadar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, program ketahanan pangan di banyak desa nyaris tidak berjalan. Kalaupun ada, anggarannya sangat minim, rata-rata di bawah Rp10 juta.
Purwanto berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan alokasi Dana Desa seperti semula. Namun, jika hal tersebut belum memungkinkan, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar dapat bersinergi dalam mendukung pembiayaan pembangunan fisik di desa.
Selain itu, ia juga menyoroti penyaluran aspirasi dari anggota DPRD kabupaten yang dinilai belum merata. Menurutnya, bantuan seharusnya disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing dan didistribusikan secara adil.
“Misalnya bantuan dari provinsi bisa dibagi rata, satu desa mendapatkan satu kegiatan setiap tahun. Ini bisa membantu menutupi kekurangan anggaran pembangunan fisik di desa,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi praktik penyaluran aspirasi yang belum tepat sasaran, di mana bantuan justru diberikan ke desa di luar daerah pemilihan anggota dewan terkait. Untuk itu, Purwanto meminta agar aspirasi dari DPRD sesuai dapil dan dibagi rata atau secara bergiliran agar nantinya semua desa dapat.
Dengan kondisi saat ini, ia menegaskan bahwa desa membutuhkan perhatian lebih agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.**
