Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Calon Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Seram Bagian Timur (HIPMA SBT) Provinsi Papua Barat Daya, Risfandi Tangke, melontarkan kritik terhadap proses pencalonan serta dinamika menjelang pemilihan ketua organisasi tersebut. Ia juga secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa massa pendukungnya terlibat praktik perjudian dan konsumsi minuman keras di area Masjid Raya Sorong.
Pemilihan Ketua HIPMA SBT yang semula dijadwalkan pada 25 Januari 2026 diketahui gagal dilaksanakan lantaran situasi yang dinilai tidak kondusif. Panitia kemudian menjadwalkan ulang pemilihan pada Minggu, 8 Februari 2026, yang rencananya akan digelar di Gedung Sirambe, Kota Sorong.
Risfandi, yang maju sebagai kandidat nomor urut 1, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan, membenarkan, apalagi mendukung aktivitas perjudian maupun konsumsi minuman keras, terlebih di lingkungan masjid.
“Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah menyuruh siapa pun untuk bermain judi atau mengonsumsi minuman keras, baik di sekitar pekarangan maupun di aula Masjid Raya Sorong. Hal itu sangat saya sesalkan,” ujar Risfandi kepada wartawan.
Ia mengakui sempat terjadi aktivitas permainan kartu yang melibatkan uang oleh sejumlah anak muda. Namun menurutnya, peristiwa tersebut tidak pernah atas perintah atau arahan dirinya sebagai calon ketua. Persoalan itu, kata dia, juga telah dibahas dalam forum internal sebagai bahan evaluasi atas gagalnya pelaksanaan pemilihan sebelumnya.
Selain membantah tudingan tersebut, Risfandi turut mengkritisi sikap kandidat nomor urut 2 yang dinilainya membawa isu tersebut ke ruang publik sehingga membentuk opini negatif, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat Seram Bagian Timur (SBT) secara umum.
“Jika memang ada pelanggaran, seharusnya ditegur langsung di tempat. Bukan justru digiring menjadi opini publik yang merugikan pihak lain,” tegasnya.
Risfandi juga menyoroti dugaan ketidaknetralan panitia pemilihan. Ia menyebut adanya unggahan di media sosial serta penyebaran pesan di grup internal yang dinilainya memperkeruh suasana dan mencederai prinsip netralitas panitia.
“Panitia seharusnya bersikap netral. Ketika panitia ikut memposting atau menyebarkan opini yang belum tentu benar, itu jelas mencederai proses demokrasi dalam organisasi,” katanya.
Dalam keterangannya, Risfandi turut menyinggung dugaan adanya mahar pencalonan sebesar Rp2 juta yang disebut-sebut telah ditetapkan sejak awal pembentukan panitia. Ia mempertanyakan etika salah satu pihak yang sebelumnya terlibat dalam kepanitiaan, namun kemudian ikut mencalonkan diri sebagai kandidat.
“Ketika seseorang ikut menyusun aturan, lalu di menit-menit akhir mendaftarkan diri sebagai calon, hal tersebut patut dipertanyakan secara moral,” ujarnya.
Menanggapi isu mengenai latar belakang pribadi yang mulai diangkat ke ruang publik, Risfandi mengakui bahwa dirinya memiliki masa lalu yang tidak sempurna. Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan pelanggaran moral berat maupun kejahatan terorganisir.
“Saya tidak menutupi masa lalu saya. Tetapi saya percaya masyarakat bisa menilai secara objektif siapa yang lebih layak memimpin,” ucapnya.
Dalam konteks tersebut, Risfandi juga menyebut bahwa rekam jejak kandidat lain seharusnya dilihat secara adil. Ia menyatakan bahwa kandidat nomor urut 2, Muhajir, menurut klaimnya, pernah terseret dalam persoalan pribadi di masa lalu yang sempat ditangani aparat kepolisian.
Risfandi menyebut adanya dugaan keterlibatan Muhajir dalam kasus perselingkuhan dengan istri orang yang menyebabkan yang bersangkutan sempat diamankan di Polsek Sorong Barat. Selain itu, beberapa tahun kemudian, Muhajir juga dikaitkan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap seorang pengusaha kayu yang disebut-sebut sempat ditangani oleh Polres Aimas.
“Penyampaian ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan sebagai kritik terhadap praktik saling membuka aib di ruang publik yang menurut saya tidak sehat bagi demokrasi organisasi,” tegasnya.
Menurut Risfandi, pemilihan ketua organisasi seharusnya menjadi ajang adu gagasan, integritas, dan visi, bukan pertarungan isu personal yang berpotensi memecah persatuan.
“Kalau kita mau bicara masa lalu, semua orang pasti punya catatan. Tapi organisasi ini harus kita jaga bersama,” katanya.
Menutup pernyataannya, Risfandi berharap panitia dapat memastikan pelaksanaan pemilihan ulang berjalan secara adil, transparan, dan bermartabat, serta mampu menjaga persatuan mahasiswa Seram Bagian Timur di Papua Barat Daya.
“Saya percaya masyarakat Seram Bagian Timur di Papua Barat Daya adalah masyarakat yang cerdas. Biarkan mereka menilai dengan akal sehat dan hati nurani,” pungkasnya.**
