Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
BATANG, JATENG – Ancaman rob dan abrasi di pesisir Pantai Utara Jawa kian nyata, namun solusi konkret dari negara masih terasa jauh dari kata pasti. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) kembali digaungkan sebagai prioritas nasional, tetapi hingga kini lebih banyak terdengar sebagai janji daripada kepastian di lapangan.
Anggota DPR RI, Rizal Bawazier, menyebut wilayah Pekalongan hingga Batang Barat masuk dalam peta awal pembangunan. Namun pernyataan itu justru membuka pertanyaan besar, seberapa serius negara menangani krisis yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini?
“Jadi Pekalongan yang kita mintakan itu nanti dari Ulujami sampai Batang Barat,” kata Rizal saat ditemui di Masjid At-Tanwir, Kabupaten Batang, Jumat (3/4/2026).
Pernyataan tersebut seolah menegaskan bahwa proyek ini masih berada di tahap ‘permintaan’, bukan eksekusi. Sementara itu, warga pesisir terus hidup berdampingan dengan banjir rob yang makin parah dari tahun ke tahun.
Ironisnya, wilayah Batang Barat yang disebut paling terdampak justru belum memiliki ukuran pasti panjang tanggul yang akan dibangun. Bahkan, pengukuran teknis pun belum rampung.
“Saya belum ngukur, tapi Batang Barat itu yang kemarin parah,” ujarnya.
Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara urgensi di lapangan dan kesiapan perencanaan. Di satu sisi, abrasi dan penurunan tanah terus menggerus permukiman warga. Di sisi lain, proyek yang digadang-gadang sebagai solusi justru masih berkutat di tahap kajian.
Rizal menjelaskan bahwa pembangunan GSW akan dilakukan bertahap, dengan prioritas wilayah tertentu. Secara konsep, tanggul ini akan membentang dari Banten hingga Gresik. Namun, keterbatasan anggaran dan waktu menjadi alasan klasik yang kembali muncul.
“Kalau kita tunggu semua selesai dari Banten sampai Gresik, Pekalongan kapan dapatnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa prioritas bukan semata berdasarkan kebutuhan paling mendesak, tetapi juga negosiasi dan dorongan politik. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa daerah yang paling parah justru harus bersaing untuk mendapatkan perlindungan dasar.
Lebih jauh, kemungkinan perluasan proyek ke Batang Timur pun masih bergantung pada tingkat keparahan kondisi. Artinya, semakin parah bencana, semakin besar peluang mendapat perhatian.
“Kalau memang harus diperpanjang sampai Batang Timur, nanti dilihat seberapa parahnya,” imbuhnya.
Sementara itu, kepastian waktu pembangunan masih menjadi tanda tanya besar. Hingga kini, belum ada jadwal pasti kapan proyek tanggul laut tersebut benar-benar dimulai.
Rizal sendiri mengakui bahwa kondisi fiskal negara menjadi kendala utama. Efisiensi anggaran membuat proyek besar seperti GSW harus berjalan dengan berbagai kompromi.
“Ini angka besar, apalagi sekarang anggaran diefisiensikan, tapi prinsipnya pemerintah ingin membantu,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, sebelumnya telah mendorong agar Pekalongan masuk dalam prioritas tahap pertama pembangunan GSW.
Ia menyoroti kondisi Pekalongan yang sudah semakin kritis, bahkan sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Sebuah alarm keras yang seharusnya tak lagi diabaikan.
“Pekalongan itu sudah di bawah muka air laut, jadi perlu diprioritaskan,” katanya
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan di Pantura bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan krisis yang sudah terjadi saat ini. Namun, respons yang diberikan masih terkesan lambat dan penuh ketidakpastian.
Padahal, kawasan Pantura Jawa memiliki peran vital bagi ekonomi nasional. Dengan kontribusi mencapai 368,3 miliar dolar AS terhadap PDB, kawasan ini seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan negara.
Jika dibiarkan berlarut, bukan hanya rumah warga yang hilang, tetapi juga stabilitas ekonomi yang ikut tergerus.
Proyek Giant Sea Wall yang diharapkan menjadi solusi justru kini berada di persimpangan antara kebutuhan mendesak dan realitas birokrasi.**
