Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Pemerintah resmi menginstruksikan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan lonjakan harga di pasaran. Melalui Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tanggal 8 Juli 2025, Perum BULOG ditugaskan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir tahun ini.
Program ini akan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2025, dengan total volume penyaluran mencapai 1.318.826.629 kilogram.
“Mulai Juli ini, penyaluran beras SPHP berjalan bersamaan dengan program bantuan pangan beras. Harapannya, dua intervensi ini mampu menstabilkan harga beras di masyarakat agar tidak semakin berfluktuasi,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Untuk memperluas jangkauan distribusi, pemerintah juga membuka jalur penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses beras SPHP secara langsung di titik-titik penjualan yang jelas.
“Kami ingin penyaluran ini benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan melibatkan Koperasi Merah Putih, jaringannya sudah terbentuk dan terpantau,” jelas Arief.
Namun, Arief menegaskan bahwa penyaluran SPHP harus diawasi ketat oleh berbagai pihak. Ia meminta dukungan dari Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan beras SPHP tidak disalahgunakan.
“Kami tidak ingin ada praktik penimbunan atau permainan harga yang mencederai tujuan program ini,” tegasnya.
Arief memaparkan harga pengambilan beras SPHP oleh mitra penyalur di gudang BULOG telah ditetapkan sesuai wilayah, sebagai berikut: Rp11.000/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi; Rp11.300/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), NTT, dan Kalimantan; Rp11.600/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.
Masyarakat dapat membeli beras SPHP sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.
“Jika ada yang menjual di atas HET, maka kami akan lakukan penindakan tegas bersama Satgas Pangan,” tegas Arief.
Langkah ini diambil setelah Bapanas mencatat lonjakan harga beras medium yang signifikan. Berdasarkan data Panel Harga Pangan per 9 Juli 2025, rata-rata harga beras medium telah melampaui HET di tiga zona: Zona 1: Rp13.728/kg (naik 9,82% dari HET), Zona 2: Rp14.388/kg (naik 9,83%), Zona 3: Rp16.052/kg (naik 18,9%).
Dalam surat penugasan tersebut, pemerintah juga menyertakan Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru agar penyaluran SPHP berjalan akurat dan tepat sasaran. Beberapa poin penting yang diatur antara lain: Penambahan Koperasi Merah Putih sebagai mitra resmi penyalur BULOG. Larangan mencampur beras SPHP dengan beras jenis lain. Batas pembelian konsumen maksimal 2 pak (10 kg). Larangan menjual kembali beras SPHP untuk keuntungan pribadi.
Meski begitu, beras SPHP dalam kemasan besar 50 kg dapat tetap disalurkan secara khusus untuk wilayah tertentu, seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan), berdasarkan hasil rapat koordinasi pemerintah.
“Juknis ini kami sesuaikan agar distribusi beras benar-benar tepat sasaran, dan tidak dimanipulasi di lapangan,” tutup Arief.
Dengan penyaluran SPHP secara masif ini, pemerintah berharap dapat menahan laju inflasi harga pangan dan memastikan ketersediaan beras terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.**
