Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/HWPL.
JAKARTA — Workshop Internasional Jurnalisme Perdamaian yang diselenggarakan oleh Heavenly Culture World Peace Restoration of Light (HWPL) digelar secara daring pada 18 April 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 220 jurnalis dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan mengusung tema “Reporting Solutions in the Age of News Avoidance: Strengthening Audience Agency through Media-Civil Peace Collaboration.”
Workshop ini membahas peran strategis jurnalisme dalam menghadapi fenomena penghindaran berita (news avoidance), mereduksi konflik, serta mendorong terciptanya perdamaian melalui pendekatan pemberitaan berbasis solusi.
Dalam forum tersebut, tiga jurnalis yang berkontribusi dalam Volume 4 Journal HWPL Peace Journalism Studies memaparkan hasil riset dan pemikiran mereka. Mereka menekankan pentingnya jurnalisme berbasis solusi yang tidak hanya menyajikan peristiwa, tetapi juga menghadirkan perspektif konstruktif dan jalan keluar atas konflik.
Jurnalis Indepthnews.id asal Indonesia, Achmad Yani, mempresentasikan riset berjudul “The Role of International Media Narratives in the De-escalation of the Thailand–Cambodia Conflict.” Ia mengungkapkan bahwa cara media membingkai konflik memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi publik.
Berdasarkan analisis terhadap 19 artikel dari sejumlah media global, sekitar 64 persen pemberitaan lebih menyoroti bentrokan militer dan ketegangan politik. Sementara itu, pengalaman lebih dari 200.000 warga sipil yang terdampak konflik, termasuk pengungsi, minim mendapat perhatian.
“Media memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman publik, baik melalui informasi yang ditampilkan maupun yang diabaikan,” ujarnya. Ia mendorong praktik jurnalisme yang lebih mengedepankan perspektif korban serta solusi damai.
Sementara itu, jurnalis mediabanjarmasin.com, Ida Yusnita, menyampaikan materi bertajuk “Peace: A Human Right That We Must Protect Together.” Ia menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan kondisi yang berlandaskan keamanan, kesetaraan, dan keadilan.
Ia menjelaskan bahwa upaya mewujudkan perdamaian membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari negara, masyarakat, hingga media. Menurutnya, tata kelola yang adil, toleransi sosial, serta pelaporan yang bertanggung jawab menjadi faktor kunci.
“Perdamaian dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Diperlukan langkah konkret seperti pendidikan toleransi, kebijakan anti-diskriminasi, serta penguatan media independen,” tegasnya.
Adapun jurnalis, pengacara, sekaligus profesor asal Republik Dominika, José Nicolás Arroyo Ramos, membahas peran lingkungan media dalam memicu polarisasi. Ia memperkenalkan konsep “kekerasan diskursif,” yakni bentuk komunikasi yang memperkuat perpecahan tanpa melibatkan kekerasan fisik.
Ia menyoroti bahwa di era digital, konten emosional yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan menyederhanakan persoalan kompleks menjadi narasi yang saling berlawanan. Sebagai solusi, ia mendorong penerapan jurnalisme perdamaian yang menggali akar masalah, menghadirkan berbagai perspektif, serta menawarkan solusi konstruktif.
Meski berlangsung secara daring, workshop ini berlangsung interaktif. Para peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi kelompok yang membahas berbagai isu, termasuk pentingnya pemberitaan yang membangun harapan dan peran narasi positif dalam peliputan konflik.
Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Media Association for Global Peace (MAGP), sebuah jaringan global berbasis platform Substack yang menghubungkan jurnalis dan organisasi non-pemerintah lintas negara. Platform ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi dalam mengembangkan jurnalisme perdamaian secara global.
Penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan ini menegaskan kembali peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membentuk persepsi publik dan membangun perdamaian.
“Ke depan, kerja sama global dan praktik jurnalisme perdamaian akan terus diperkuat melalui jaringan internasional,” demikian pernyataan penyelenggara.**