Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA – Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, menerima audiensi dari Bupati Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Willybrodus Lay, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Audiensi turut dihadiri jajaran Kedeputian I dan II Kantor Staf Presiden (KSP).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis dalam memperkuat kawasan perbatasan negara, khususnya pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang terletak di wilayah Kabupaten Belu. PLBN Motaain tidak hanya diposisikan sebagai gerbang negara, tetapi juga sebagai ikon nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Dalam paparannya, Bupati Belu menyampaikan sejumlah inisiatif Pemerintah Kabupaten Belu untuk menghidupkan kawasan PLBN melalui pendekatan ekonomi dan budaya. Salah satunya adalah dengan menggelar kegiatan seni dan budaya lokal, seperti Festival Tari Likurai yang menjadi ciri khas masyarakat Belu. Festival ini diharapkan mampu menarik wisatawan dan memperkuat identitas budaya perbatasan.
Selain penguatan sisi budaya, Pemkab Belu juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, KSP menyampaikan dukungannya terhadap visi pembangunan Kabupaten Belu sebagai salah satu episentrum ekonomi kawasan perbatasan. Menurut M. Qodari, penguatan wilayah perbatasan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam aspek peningkatan ketahanan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan terdepan.
“Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa, bukan hanya dari sisi pertahanan tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, melalui KSP, siap bersinergi mendorong terwujudnya PLBN Motaain sebagai pusat pertumbuhan baru di timur Indonesia,” ujar M. Qodari.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat konektivitas, ekonomi lokal, dan ketahanan wilayah strategis.**
