Laporan wartawan sorotnews.co.id : Toni.
KOTA PEKALONGAN, JATENG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan menganggarkan Rp 3,6 miliar bantuan transportasi (banpot) bagi 2.031 Ketua RT dan RW.
“Anggaran Banpot 2023 tidak ada penambahan. Jadi masih sama dengan tahun kemarin,” ungkap Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Andi Septiadi, Jum’at (18/2/2023).
Andi mengatakan jumlah RT dan RW di Kota Pekalongan belum ada penambahan sehingga anggaran yang disiapkan pun masih sama dengan sebelumnya.
Tiap bulannya masing-masing Ketua RT dan RW akan menerima banpot sebesar Rp 150 ribu dan biasanya diberikan tiap tiga bulan sekaligus.
Ia menjelaskan Kelurahan Krapyak menjadi yang terbesar penerima alokasi banpot karena jumlah RT dan RW terbanyak di Kota Pekalongan mencapai 126 RT.
“Pertahun Kelurahan Krapyak mendapat alokasi banpot sebesar Rp 226.800.000,” terang Andi.
Adapun Kelurahan Bandengan menjadi yang terkecil menerima alokasi banpot karena jumlah RT dan RW hanya ada 33 sehingga dalam setahun menerima Rp 59.400.000.
Meskipun anggaran masih sama dengan tahun sebelumnya namun program baru pemerintah Kota Pekalongan turut menyertakan Ketua RT dan RW menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemerintah menggung pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Rp 81.00,” jelas Andi.
