Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex.
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas yang membahas kesiapan proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, Selasa (10/6/2025).
Rapat yang berlangsung di Istana Kepresidenan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait dan pejabat teknis lintas sektor. Proyek tanggul laut ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, serta penurunan muka tanah di wilayah pesisir utara Jawa yang semakin mengkhawatirkan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan tanggul laut sebagai upaya jangka panjang untuk melindungi kawasan padat penduduk dan wilayah industri strategis di Pantura dari bencana air rob.
“Tanggul laut ini tidak hanya akan berfungsi sebagai penghalang rob, tapi juga sebagai solusi untuk meredam penurunan permukaan tanah dan menjadi reservoir air bersih bagi masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.
Proyek Giant Sea Wall ini dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur pertahanan pesisir, tetapi juga terintegrasi dengan sistem pengelolaan air bersih dan pembangunan kawasan terpadu yang berkelanjutan.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beberapa wilayah pesisir utara Jawa seperti Jakarta Utara, Semarang, Pekalongan, dan Demak telah mengalami rob kronis dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sebagian wilayah sudah berada di bawah permukaan laut.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar semua kementerian dan lembaga terkait meningkatkan koordinasi, mempercepat kajian teknis dan pembiayaan proyek, serta memastikan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi.
“Pembangunan tanggul laut harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi, serta berorientasi pada kepentingan jangka panjang rakyat,” tegas Presiden.
Proyek ini diproyeksikan akan menjadi salah satu program prioritas nasional yang berdampak besar terhadap ketahanan wilayah pesisir, ketersediaan air bersih, dan kelangsungan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa.**
