Laporan wartawan sorotnews.co.id : Red.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tengah mengoordinasikan pemulangan 386 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran, menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang kian memburuk.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah kontinjensi sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan WNI di wilayah terdampak konflik. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengevakuasi WNI secara bertahap melalui jalur darat menuju Baku, ibu kota Azerbaijan.
“Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama pemulangan akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan dari Teheran menggunakan empat bus menuju Baku,” ujar Budi Gunawan dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (20/6/2025).
Ia menambahkan, Kemenko Polhukam terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan seluruh proses evakuasi berjalan aman dan terkendali, serta memberikan perlindungan maksimal bagi WNI yang berada di wilayah konflik.
Lebih lanjut, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada otoritas terkait dan membuka jalur komunikasi darurat yang dapat diakses oleh seluruh WNI di Iran. Pemerintah juga terus memantau situasi geopolitik di kawasan dan siap memperbarui kebijakan evakuasi sesuai perkembangan terakhir di lapangan.
Kemenko Polhukam turut mengimbau seluruh WNI yang masih berada di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, serta segera melapor jika membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut.
“Keselamatan dan perlindungan WNI adalah prioritas utama. Pemerintah akan terus bekerja keras agar proses evakuasi berjalan cepat dan aman,” tegas Menko Polhukam.**
