Laporan wartawan soritnews.co.id : Agus Arya.
DENPASAR, BALI – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra). Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga, kelancaran pasokan, serta produktivitas sektor pangan secara berkelanjutan, seiring meningkatnya tantangan distribusi dan konsumsi pangan di kawasan tersebut.
Kegiatan GNPIP Balinusra 2025 digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Denpasar, dengan mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Peningkatan Produksi dan Penguatan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Asta Cita Nasional serta Pengendalian Inflasi di Wilayah Balinusra.” Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemendagri, Kementan, Kemenparekraf, Badan Pangan Nasional, hingga sektor swasta.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman dalam sambutannya mengapresiasi sinergi dan upaya inovatif TPID di wilayah Balinusra dalam mengendalikan tekanan inflasi, terutama di tengah tingginya permintaan selama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan lonjakan sektor pariwisata. Inflasi Balinusra per April 2025 tercatat hanya 2,06% (yoy), menunjukkan efektivitas berbagai langkah yang dilakukan.
“Kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan saprodi, peningkatan Luas Tambah Tanam, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), berhasil menjaga stabilitas harga pangan. Strategi ini juga terintegrasi dengan kekuatan utama kawasan, yakni sektor pariwisata,” ujar Aida.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah dan pelaku usaha, termasuk skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan efisiensi.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya kelanjutan sinergi lintas wilayah dan pelaku. Ia menyoroti ketergantungan Bali terhadap pasokan pangan dari luar daerah, yang mengharuskan TPID mampu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit secara presisi, serta menjalin kemitraan berbasis business to business (B2B), selain skema government to government (G2G).
“Contoh sukses telah berjalan antara Perumda Pangan Bali dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang memperpendek rantai pasok sekaligus memprioritaskan produk lokal,” jelas Dewa.
Meski sektor pariwisata menjadi penopang utama ekonomi Balinusra, meningkatnya kebutuhan pangan dari wisatawan dan masyarakat lokal menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi, terbatasnya infrastruktur pelabuhan dan logistik antarpulau, serta menyusutnya lahan pertanian dan minimnya regenerasi petani, menambah kompleksitas pengendalian inflasi.
GNPIP Balinusra 2025 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP dan TPID se-Balinusra, yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan. Ia menekankan pentingnya efisiensi logistik dan distribusi bahan pangan sebagai prasyarat penguatan ketahanan dan stabilitas harga.
Beberapa rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut meliputi:
– Optimalisasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
– Pemanfaatan lahan tidur secara produktif.
– Inovasi pembentukan generasi petani baru.
– Penguatan teknologi untuk mitigasi risiko gagal panen.
– Optimalisasi pasar induk sebagai pusat distribusi regional.
– Pembentukan ekosistem kemitraan antara produsen dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh, terintegrasi, dan berdaya saing, serta mendukung pengendalian inflasi yang berkelanjutan di kawasan Balinusra.**
