Laporan wartawan sorotnews.co.id : Slamet.
PEKALONGAN, JATENG – Ketua Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Pekalongan, Mustadjirin, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi bangsa yang belakangan diwarnai krisis moral, krisis kepercayaan, serta meningkatnya aksi protes di berbagai daerah.
Dalam keterangannya, Mustadjirin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim kondusif dengan cara duduk bersama mencari solusi.
“Saya sebagai anak bangsa sangat prihatin melihat kondisi ini. Mari kita serahkan kepada Allah SWT, sebab setiap peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari rencana-Nya. Namun kita juga harus berikhtiar agar bangsa ini kembali pada jalan yang benar,” ujarnya, Sabtu (30/8/25).
Ia menilai kemarahan rakyat yang meluas ke jalan, media sosial, hingga ruang publik merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat dari perspektif korban, bukan hanya kepentingan elit politik.
“Keprihatinan rakyat seharusnya menjadi empati kolektif, bagian dari panggilan hati nurani dan nilai agama,” tegasnya.
Mustadjirin juga menyoroti maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan elit yang membuat rakyat semakin kecewa. Ia meminta para pemimpin bangsa dan daerah melakukan pertobatan massal, serta mengingatkan para buzzer, politisi, dan agamawan agar kembali ke nurani, tidak larut dalam pembenaran yang salah atau menyalahkan yang benar.
Terkait aksi demonstrasi, Mustadjirin menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak warga negara. Namun, ia mengingatkan agar aspirasi disampaikan tanpa menimbulkan kerusakan dan keresahan.
“Jika demo sudah menimbulkan kerusakan dan mengganggu kehidupan publik, saya kira itu harus dihentikan. Saya juga meminta aparat kepolisian mengedepankan langkah persuasif dengan penuh kesabaran dan pengendalian emosi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa gejolak yang berlarut-larut dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pekalongan.
“Jika kondisi ini meluas, aktivitas ekonomi bisa berhenti dan berakibat panjang,” ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas, Mustadjirin mendorong Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan mulai dari bupati, ketua DPRD, kapolres, kajari, hingga dandim agar melakukan introspeksi. Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis ormas, LSM, dan mahasiswa duduk bersama membahas permasalahan yang ada, sekaligus mencari solusi terbaik demi kebaikan bersama.**
