Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Ketua Komisi IV DPRD Kota Sorong, Muhammad Saman Bugis, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Daerah yang dinilainya lamban dan lemah dalam menertibkan organisasi yang memiliki kepengurusan ganda maupun yang tidak memiliki legalitas jelas di Kota Sorong.
Dalam rapat dengar pendapat bersama pihak Kesbangpol, Saman Bugis menegaskan bahwa kondisi ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa tindakan nyata. Akibatnya, banyak organisasi liar yang terus bergerak tanpa izin dan bahkan berani mengatasnamakan masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kami sudah pernah RDP dengan Kesbangpol dan tegas menyampaikan: organisasi yang punya dualisme dan tidak terdaftar jangan lagi diberi ruang, apalagi bantuan dari Pemerintah. Kalau mereka belum bersatu dalam satu wadah resmi, tidak ada alasan untuk dilayani,” tegasnya, Sabtu (1/11/2025).
Saman menilai, kelemahan pengawasan Pemerintah menjadi akar dari maraknya organisasi yang tidak memiliki legitimasi hukum. Ia menyebut, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kredibilitas Pemerintah Daerah akan dipertanyakan.
“Jangan sampai Pemerintah terlihat membiarkan organisasi abal-abal hidup di Kota ini. Itu mencederai wibawa hukum dan merusak kepercayaan masyarakat,” sindirnya tajam.
Ia juga menyoroti munculnya kelompok-kelompok yang tiba-tiba mengklaim diri sebagai organisasi resmi, padahal tidak memiliki dokumen atau dasar hukum yang sah.
“Yang muncul tiba-tiba tanpa dasar, tidak terdaftar di Kesbangpol, itu harus dibersihkan total! Jangan tunggu sampai terjadi konflik baru Pemerintah bergerak. Sorong ini bukan tempat untuk organisasi bayangan,” ujar Saman dengan nada keras.
Politisi yang dikenal vokal itu mendesak Kesbangpol untuk bertindak cepat melakukan pendataan dan penertiban menyeluruh terhadap seluruh organisasi yang beroperasi di Kota Sorong.
“Kami minta semua organisasi didata ulang. Jangan ada yang lolos. Pemerintah harus tegas, kalau tidak, DPRD akan bersuara lebih keras lagi!” pintanya.
Dengan nada politis yang tajam, Saman Bugis menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika Pemerintah terus bersikap pasif.
“Kami ingin Kota Sorong tertib, bersih, dan dihormati. Tapi kalau Pemerintah sendiri tidak berani menertibkan yang ilegal, untuk apa ada aturan? Pemerintah jangan tidur, saatnya bertindak!,” tutupnya dengan nada menohok.**
