Laporan wartawan sorotnews.co.id : Irpan Sofyan.
JAYAPURA, PAPUA — Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua Raya resmi dilepas dari Mapolda Papua, Selasa (09/12/2025). Distribusi serentak ini merupakan bagian dari gerakan nasional Satgas Pengendalian Harga Beras untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai, harga beras yang terjangkau sesuai ketentuan pemerintah, serta distribusi yang lancar hingga ke wilayah terpencil.
Kegiatan dimulai dengan doa bersama dan laporan pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025. Satgas tersebut dicanangkan oleh Menteri Pertanian, Kapolri, serta jajaran kementerian terkait pada 21 Oktober 2025.
Satgas Pengendalian Harga Beras merupakan gabungan unsur lintas kementerian/lembaga, di antaranya Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Polri, BULOG, serta pemerintah daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Polri terlibat melalui Satgas Pangan dan mendapatkan dukungan penuh dari Kabareskrim Polri selaku Ketua Pengarah Satgas.
Hingga 8 Desember 2025, Satgas telah menyalurkan 1.354 ton beras SPHP dari total target alokasi 4.634 ton untuk wilayah Papua Raya.
Pada kesempatan hari ini, dilepas tambahan 827,5 ton, sehingga total distribusi mencapai 2.181,5 ton atau 47,08% dari target untuk 42 kabupaten/kota.
Penyaluran dilakukan menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara sesuai kondisi geografis masing-masing daerah.
Transportasi darat: Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, Lanny Jaya.
Transportasi udara: Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya.
Transportasi laut: Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Mamberamo Raya, Fakfak.
Langkah ini dilakukan untuk menurunkan harga beras yang hingga kini masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), khususnya di wilayah Zona III (Papua dan Maluku).
Selama 49 hari bertugas, Satgas Pengendalian Harga Beras pusat dan daerah telah melakukan: 35.105 kali pemantauan. Rata-rata 731 titik per hari — mayoritas pasar pengecer dan ritel modern. 920 surat teguran kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.
Analisis Satgas menunjukkan tren penurunan harga beras di Zona I dan II. Namun, kondisi geografis Papua yang berat membuat harga masih lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur penyimpanan — di mana 28 kabupaten/kota di Papua belum memiliki gudang BULOG — Satgas menyiapkan 32 gudang filial dengan memanfaatkan aset: 25 aset Polri, 3 aset pemerintah daerah, 1 aset KPU, 3 aset pinjam pakai milik masyarakat.
Keberadaan gudang filial ini diharapkan dapat mempercepat distribusi, menurunkan biaya logistik, serta memperluas akses beras SPHP ke masyarakat.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mewakili Satgas menegaskan komitmen Polri untuk mengawal distribusi hingga ke titik paling jauh.
“Papua memiliki tantangan geografis dan keamanan yang tidak ringan. Namun Polri memastikan pendistribusian SPHP tetap berjalan aman. Negara hadir sampai titik paling jauh,” tegas Brigjen Ade Safri.
Ia menambahkan bahwa Polri telah menyiapkan pengamanan berlapis untuk mendukung proses distribusi darat, udara, maupun laut.
“Untuk wilayah rawan, kami sudah siapkan pola pengamanan berlapis bersama TNI dan pemerintah daerah. Tidak ada wilayah yang dibiarkan tertinggal dalam penyaluran pangan,” ujarnya.
Brigjen Ade Safri juga menegaskan bahwa Satgas akan terus melakukan mitigasi, pemetaan, audit, dan pemantauan harga secara berkala, termasuk penegakan hukum bila diperlukan.
“Ini bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden,” jelasnya.
Penyaluran SPHP di Papua Raya menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Satgas memastikan bahwa program ini akan terus berlanjut dan diperluas ke daerah-daerah lain yang masih mencatat harga beras di atas HET.**
