Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
TAMBRAUW, PBD – Bupati Kabupaten Tambrauw, Yeskiel Yesnath, SE, M.Si, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan listrik, khususnya pada ruas strategis Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan wilayah Sausapor–Abun, Minggu (28/12/2025).
Bupati Yesnath mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tambrauw masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada dua ruas jalan vital, salah satunya ruas Pantura. Padahal, jalur tersebut memiliki posisi strategis karena berada di kawasan pesisir yang diapit dua provinsi dan menyimpan potensi besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
“Ruas Pantura sangat penting karena menjadi akses utama kawasan pesisir dengan potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan kelapa dalam. Namun, kendala utama saat ini adalah status jalan yang masih merupakan jalan provinsi, sementara kemampuan fiskal daerah dan provinsi sangat terbatas,” ujar Yesnath.
Ia menjelaskan, apabila pembangunan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka prosesnya akan berjalan lambat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk berkoordinasi dengan Tim Percepatan Pembangunan yang dibentuk Presiden Prabowo, Unit Percepatan Pembangunan Papua (UP4B), serta sejumlah Kementerian teknis terkait.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu sangat berat. Karena itu, kami melakukan pendekatan lintas sektor agar pembangunan ini mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Bupati Yesnath juga menekankan bahwa sekitar 80 persen wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung, sehingga setiap pembangunan infrastruktur wajib melalui kajian yang matang dan komprehensif. Saat ini, Pemkab Tambrauw tengah menyusun master plan pembangunan jalan dan listrik, termasuk pemetaan panjang ruas, lebar jalan, serta kebutuhan teknis lainnya sebagai dasar pengajuan program ke Pemerintah Provinsi maupun Kementerian terkait.
“Kami sedang melakukan kajian bersama Balai dan instansi teknis. Jika status kawasan adalah cagar alam atau hutan konservasi, maka perizinannya langsung melalui Kementerian. Sementara untuk hutan lindung, masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup,” terangnya.
Selain pembangunan jalan, Pemkab Tambrauw juga menyiapkan master plan elektrifikasi terpadu bagi kampung-kampung yang hingga kini masih bergantung pada sistem tradisional dan bahan bakar minyak. Pemerintah menargetkan, dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun ke depan, pembangunan jalan dan jaringan listrik dapat direalisasikan secara bertahap dan terintegrasi.
Menurut Yesnath, ruas Pantura tidak hanya berfungsi sebagai akses transportasi, tetapi juga menjadi penghubung kawasan pesisir yang kaya sumber daya alam. Potensi perikanan tangkap di wilayah tersebut sangat besar, namun hingga kini hasil laut masih harus dipasarkan ke Sorong karena belum tersedianya fasilitas pengolahan terpadu di Tambrauw.
“Ke depan, kami ingin membangun pusat pengolahan perikanan terpadu di kawasan Pantura, sekaligus mengembangkan pariwisata pantai dan perkebunan kelapa dalam dari wilayah Mega hingga Sausapor dan Abun,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi rencana tersebut, Pemkab Tambrauw berencana menggelar seminar lintas Kementerian pada awal tahun mendatang. Seminar ini akan melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Perhubungan, dan diharapkan dapat dihadiri oleh Wakil Presiden hingga Presiden Republik Indonesia.
“Kami berharap melalui forum ini, status ruas Pantura dapat ditingkatkan menjadi jalan nasional, sehingga pembangunan bisa didorong lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Bupati Yesnath menegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan serta menghormati hak dan kehidupan masyarakat adat.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut masa depan dan kesejahteraan masyarakat Tambrauw. Kami berkomitmen mendorong percepatan pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan alam,” pungkasnya.
Selain itu, Bupati Yesnath juga menyoroti masih adanya sejumlah distrik terisolir di Kabupaten Tambrauw yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.
Distrik Terisolir Wilayah Pesisir Tambrauw; Kwor, Kwesefo, Manekar, Mawabuan, Abun, Amberbaken, Amberbaken Barat.
Distrik Terisolir Wilayah Pegunungan; Tinggouw, Ireres, Kasi, Tabouw, Miyah, Miyah Selatan.**
