Laporan wartawan sorotnews.co.id : M. Suryadi.
TAPANULI SELATAN, SUMUT — Dugaan kejanggalan dalam penyaluran bantuan beras pasca bencana kembali mencuat di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejumlah warga mengaku tidak menerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) meski tercatat sebagai penerima, sehingga mendorong desakan agar dilakukan investigasi menyeluruh.
Hal tersebut terungkap dalam lanjutan investigasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Informasi Rakyat Tapanuli Bagian Selatan (DPD Lira Tabagsel) terhadap penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.
Munthe, warga Dusun Lobu Jelok, Desa Parsalakan, mengaku tidak mendapatkan bantuan beras pasca bencana. Ia menyebut pembagian bantuan terkesan tidak merata dan diduga dilakukan secara pilih-pilih.
“Di dusun kami ini dipilih-pilih yang mendapat bantuan, Pak. Kami tidak mendapatkan bantuan pasca bencana ini,” ujar Munthe kepada tim investigasi.
Sekretaris DPD Lira Tabagsel, Marahalim Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan investigasi lanjutan di Dusun 6 Lobu Jelok pada Rabu (7/1/2026), setelah sebelumnya melakukan penelusuran di Dusun Huta Lambung.
“Dari hasil investigasi kami, ditemukan dugaan yang lebih serius. Dari sekitar 60 kepala keluarga (KK) di Dusun Lobu Jelok, hanya 16 KK yang tercatat menerima bantuan CPP beras pasca bencana. Ini menimbulkan dugaan adanya penggelapan bantuan oleh oknum tertentu,” ungkap Marahalim.
Dugaan tersebut semakin menguat setelah salah seorang warga, Hanafi, mengaku namanya tercantum dalam daftar penerima dan terdapat tanda tangan, namun dirinya tidak pernah menerima bantuan dimaksud.
“Nama saya ada, tanda tangan juga ada, tapi saya tidak menerima bantuan beras pasca bencana. Bisa jadi tanda tangan saya dipalsukan,” ujar Hanafi.
Terpisah, Ketua Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapanuli Selatan, Burhanuddin Hutasuhut, mengecam keras dugaan penyimpangan penyaluran bantuan tersebut. Ia menilai jika dugaan itu benar, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap kebijakan pemerintah.
“Jika benar ada perangkat pemerintah di Angkola Barat yang berani mempermainkan bantuan pasca bencana, itu sama saja melecehkan kebijakan negara. Kami meminta Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk menelusuri praktik-praktik nakal dalam penyaluran bantuan pasca bencana. Jika terbukti, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Burhanuddin.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Parsalakan dan Camat Angkola Barat belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan. Pihak Sorotnews.co.id masih berupaya mengonfirmasi kepada pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait guna memperoleh klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.**
