Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam interupsinya, Senator muda yang juga menjabat sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) itu dengan tegas menyuarakan penolakan masyarakat adat Papua terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit serta penambahan markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Tanah Papua.
Paul Finsen Mayor menegaskan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat Papua saat ini bukanlah ekspansi industri sawit maupun pembangunan markas militer, melainkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang hingga kini masih sangat terbatas.
“Pimpinan, pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua itu menolak wacana kebun sawit di Papua. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Bahlil, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” tegas Paul Finsen Mayor di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI.
Ia juga mempertanyakan kebijakan menghadirkan batalion pertanian atau perkebunan di Papua, yang dinilainya tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.
“Yang kedua, kenapa harus didatangkan batalion pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” lanjut Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay tersebut dengan nada lantang.
Menurut Paul Finsen Mayor, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan amanat utama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Ini penting, karena dalam Otsus yang dibahas sejak awal, persoalan utama itu adalah pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa seluruh masukan dari anggota akan ditampung dan ditindaklanjuti. Ia juga menyebutkan bahwa DPD RI tengah mengupayakan agenda pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Kami sedang mencari jadwal untuk bertemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi untuk menyampaikan hal-hal yang sama,” kata Sultan.
Interupsi Paul Finsen Mayor tersebut pun mendapat perhatian luas di ruang sidang, sekaligus mempertegas kembali tuntutan masyarakat Papua agar pembangunan di Tanah Papua benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar rakyat, khususnya pendidikan dan layanan kesehatan.**
