Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
KUPANG, NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena secara resmi membuka Konsultasi Publik Finalisasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2025–2029 di Swiss-Belcourt Kupang, Senin (28/4/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT berkolaborasi dengan SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Tata Kelola Pemerintahan Lokal).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya penyusunan RPJMD sebagai proses krusial dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
“Penyusunan RPJMD ini menjadi panduan strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi NTT, sekaligus memastikan arah pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan visi pembangunan “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam tujuh pilar pembangunan prioritas daerah serta 10 program prioritas yang dituangkan dalam Dasa Cita.
Gubernur Melki juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan Provinsi NTT hingga tahun 2024 yang menjadi landasan dalam perumusan RPJMD baru. Di antaranya:
Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2024 mencapai 3,73 persen (c to c).
Persentase penduduk miskin pada September 2024 turun menjadi 19,02 persen, berkurang 0,46 persen poin dibandingkan Maret 2024.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, diukur melalui rasio gini, tercatat sebesar 0,316 pada September 2024, turun dari 0,325 pada Maret 2023.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT meningkat menjadi 69,14 pada 2024, naik 0,74 poin (1,08 persen) dari tahun sebelumnya.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 tercatat sebesar 3,02 persen, menurun 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2023.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di NTT telah berada pada jalur yang baik, meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan fiskal dan kondisi geografis yang kompleks. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, saya yakin kita mampu mewujudkan RPJMD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan NTT yang berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan SKALA NTT, Yohanes Eripto Marviandi, menyampaikan harapannya agar kerja sama antara SKALA dan Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan RPJMD dapat memperkuat pembangunan layanan dasar secara inklusif.
“Melalui pendekatan pentahelix, kami ingin memastikan adanya partisipasi semua pihak untuk merumuskan pokok-pokok pikiran strategis dalam pembangunan NTT hingga tahun 2030,” ujar Yohanes.
Konsultasi publik ini dihadiri oleh para Asisten Sekda Provinsi NTT, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra pembangunan, perwakilan Analis Kebijakan Ahli Madya Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT yang bergabung secara virtual.**
