Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
KUPANG, NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka kegiatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konsultan dan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Jumat (1/8/2025), di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kupang.
Acara ini menjadi tonggak penting dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di wilayah NTT. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas Lana, serta Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi vertikal dan mitra strategis, di antaranya Balai Kementerian PUPR, Bank NTT, PT Jamkrida NTT, BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT seperti Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta para penyedia jasa konstruksi dan konsultan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benny Nahak, menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan dasar hukum pelaksanaan pekerjaan, sekaligus wujud komitmen untuk membangun kemitraan yang profesional antara pengguna dan penyedia jasa.
Sebagai simbol dimulainya kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan dua kontrak pekerjaan :
Pekerjaan fisik Penanganan Long Segment Ruas Jalan Seba–Ege di Kabupaten Sabu Raijua oleh CV. Perdana, senilai Rp 1.550.614.600.
Kontrak pengawasan teknis atas proyek tersebut oleh PT. Dipta Perkasa Konsultan, senilai Rp 99.900.000.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Dinas PUPR yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan kegiatan penandatanganan kontrak secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak.
“Ini adalah pertama kalinya kegiatan seperti ini dilakukan. Ini mencerminkan semangat membangun NTT melalui kolaborasi dan kebersamaan. Harapannya, seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan secara sinergis, sesuai ketentuan, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Gubernur Melki.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur di NTT terus dikawal melalui komunikasi aktif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan kementerian teknis lainnya.
“Kami berupaya agar program pusat yang kurang berjalan di daerah lain bisa dialihkan ke NTT. Ini bagian dari strategi mempercepat pembangunan di daerah kita,” tegasnya.
Gubernur juga mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proyek-proyek strategis nasional.
“Dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, BUMN perlu melibatkan kontraktor lokal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kita harus memberdayakan pelaku usaha daerah agar pertumbuhan ekonomi bisa merata,” jelasnya.
Lebih jauh, Gubernur Melki mengungkapkan visinya menjadikan NTT sebagai “Provinsi Garam dan Terang”, melalui pengembangan sektor garam nasional dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT).
“Kita sudah mulai membangun sentra produksi garam nasional di Rote Ndao, dan akan dikembangkan di kabupaten lain. Selain itu, potensi EBT kita sangat besar: 62 gigawatt tenaga surya, 10.000 megawatt geotermal, serta potensi dari angin dan arus laut,” ungkapnya.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan NTT tidak hanya berfokus pada pangan, pertanian, dan pariwisata, tetapi juga difokuskan pada pengembangan energi dan industri berbasis potensi lokal.
“Infrastruktur yang kita bangun ke depan harus mendukung sektor-sektor ini. Kita ingin NTT menjadi provinsi yang terang, mandiri energi, dan produktif dalam bidang garam,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Melki berpesan kepada para penyedia jasa agar bekerja secara profesional dan berintegritas.
“Jalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, ikuti aturan, dan pastikan kualitas. Jadilah pribadi yang membawa berkat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur tahun 2025 yang berkualitas dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTT.**
