Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap program strategis nasional, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI terus memperkuat peranannya dalam mempercepat implementasi program ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, mengenai keterlibatan TNI dalam membantu tugas pemerintahan di daerah, termasuk dalam pencapaian kedaulatan pangan nasional.
Gugus Tugas ini merupakan satuan terintegrasi lintas matra TNI — melibatkan satuan kewilayahan TNI AD, unsur TNI AL di wilayah pesisir, serta unsur TNI AU dalam dukungan logistik dan distribusi ke wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Fokus utama gugus tugas ini adalah memperkuat infrastruktur pertanian serta memastikan program ketahanan pangan nasional dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan tepat sasaran.
Enam Program Prioritas Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI :
1. Pembukaan dan pendampingan lahan pertanian produktif di berbagai wilayah strategis.
2. Pembangunan embung, sumur bor, serta pengawasan dan pengendalian saluran irigasi pertanian.
3. Pelatihan dan pendampingan petani serta pemberdayaan pemuda desa melalui Babinsa.
4. Kolaborasi lintas sektor dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.
5. Stabilisasi harga gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan perlindungan pascapanen bagi petani.
6. Dukungan distribusi dan ketersediaan pupuk secara adil dan tepat sasaran.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dalam keterangannya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025), menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional.
“Melalui pendekatan teritorial berbasis desa, TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga wilayah, tetapi juga sebagai penggerak utama kemandirian pangan. Ketahanan pangan adalah strategi pertahanan yang tidak kalah penting dari kekuatan militer,” ujar Kristomei.
Ia menambahkan bahwa krisis pangan global yang saat ini melanda sejumlah kawasan di dunia menjadikan isu pangan sebagai isu strategis, bukan lagi sektoral. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan.
“Kami memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan negara. Karena itu, TNI tidak hanya menjaga perbatasan, tetapi juga memastikan lumbung pangan nasional tetap terjaga, produktif, dan berdaya saing,” tegasnya.
Selain menjalankan fungsi pembangunan dan pendampingan, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI juga disiapkan untuk merespons cepat kondisi darurat, seperti bencana alam atau krisis pangan musiman. Dalam situasi darurat, TNI mengaktifkan dapur lapangan, logistik cepat, serta mengerahkan personel di wilayah terdampak guna menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Ke depan, TNI melalui Gugus Tugas Kedaulatan Pangan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ketahanan bangsa yang dimulai dari desa. Semangat gotong royong dan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber daya pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, konflik geopolitik, dan disrupsi rantai pasok.
“Kami percaya, membangun kemandirian pangan adalah membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat dan tahan terhadap guncangan global,” tutup Mayjen Kristomei.**
