Laporan wartawan sorotnews.co.id : Suherman.
JAKARTA – Peringatan 70 tahun Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (28/9/2025), menjadi momentum penting bukan hanya untuk mengenang sejarah panjang organisasi buruh berbasis tradisi NU ini, tetapi juga untuk menegaskan kembali posisi politik buruh di tengah krisis nasional dan global.
Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menegaskan bahwa usia 70 tahun bukan sekadar simbol ketuaan, melainkan bukti konsistensi perjuangan membela hak-hak dasar buruh sejak Sarbumusi berdiri tahun 1955.
“Di usia yang ketujuh puluh ini, kami tidak hanya melihat angka, tetapi perjalanan panjang membela hak-hak dasar kaum buruh, dari tingkat lokal hingga forum internasional,” ujar Irham.
Kini Sarbumusi telah berkembang dari delapan federasi awal menjadi 14 federasi, dengan keanggotaan yang sangat beragam, termasuk sektor informal yang justru mendominasi. Fakta ini menegaskan posisi Sarbumusi sebagai satu-satunya konfederasi buruh di Indonesia yang berhasil mengorganisir sektor paling rentan dan kerap luput dari perlindungan negara.
Dalam refleksinya, Sarbumusi menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas. Sejak awal berdirinya, Sarbumusi menjadi bagian dari International Labour Confederation yang konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum, termasuk sidang ILO.
“Kami menentang agresi Israel dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional. Ini bukan isu luar negeri semata, tetapi bagian dari misi kemanusiaan buruh sedunia,” tegas Irham.
Sikap ini mengingatkan publik bahwa buruh Indonesia, melalui Sarbumusi, tidak hanya bicara soal upah dan PHK, tetapi juga solidaritas global yang berbasis pada keadilan.
Namun, refleksi 70 tahun Sarbumusi juga diwarnai kegelisahan. Deindustrialisasi yang melanda Indonesia menjadi ancaman nyata bagi dunia ketenagakerjaan. Menurut catatan Sarbumusi, lebih dari 100 ribu buruh mengalami PHK dalam satu tahun terakhir.
Fenomena ini menunjukkan rapuhnya fondasi industrialisasi Indonesia yang terlalu bertumpu pada investasi asing tanpa strategi jangka panjang. Pabrik-pabrik tutup, industri padat karya hengkang ke negara dengan biaya produksi lebih murah, sementara buruh ditinggalkan tanpa perlindungan memadai.
“Ini alarm bagi pemerintah. Kami meminta agar strategi pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan angka-angka, tetapi benar-benar menciptakan lapangan kerja layak dan berkelanjutan,” desak Irham.
Sarbumusi menilai pemerintah belum memiliki roadmap industrialisasi nasional yang jelas. Sementara itu, gelombang PHK massal justru ditanggapi dengan solusi tambal sulam berupa pelatihan vokasi yang tidak sebanding dengan hilangnya jutaan peluang kerja.
Dalam momentum harlah, Sarbumusi juga menyerahkan dokumen aspirasi kepada DPR RI yang menekankan pentingnya percepatan tiga RUU strategis: RUU Ketenagakerjaan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), RUU Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kami akan melakukan upaya apapun agar DPR dan Pemerintah segera mengesahkan ketiga RUU ini, terutama RUU PRT yang sudah terlalu lama ditunda,” tegas Irham.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap elite politik yang kerap menjadikan isu buruh hanya sebagai komoditas elektoral, tanpa tindak lanjut konkret dalam legislasi.
Ketua Panitia Harlah 70 Tahun, Agung Prastowo, menambahkan bahwa Sarbumusi bukan hanya alat perjuangan, tetapi juga rumah besar yang inklusif.
“Harapan kami, di usia yang ketujuh puluh ini, Sarbumusi semakin kokoh sebagai rumah besar yang hangat dan inklusif bagi seluruh buruh Indonesia. Sebuah rumah yang dibangun di atas pondasi budaya, untuk mencapai kemandirian dan keberdayaan,” ujarnya.
Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa isu buruh kini kembali ke panggung utama politik nasional meski tantangan terbesarnya tetap: apakah keberpihakan itu akan lahir dalam bentuk kebijakan nyata atau hanya sekadar seremonial.**
